MULTIKULTURALISME DAN PANCASILA

APP KAJ 2017

Multikulturalisme di Indonesia sesungguhnya mempunyai landasan sekaligus panduan yang sangat jelas dalam Pancasila. Pancasila sebenarnya merupakan satu upaya para founding fathers untuk membangun dan menata Indonesia yang pluralistik menjadi multikulturalistik. Kesadaran akan pluralitas itu ternyata sudah ada sejak awal. Maka sudah sejak awal pula dilakukan upaya-upaya multikulturalistik untuk menghadapi pluralitas bangsa ini. Menetapkan prinsip kebangsaan sebagai dasar negara dan kemudian melandaskannya di atas Pancasila, merupakan gerakan multikulturalistik yang sudah dibangun sejak awal. Karena itu harus dikatakan bahwa multikulturalisme sebenarnya sudah diupayakan sejak awal ketika ada kesepakatan bangsa ini untuk bersama-sama membentuk sebuah negara.

Ketika Bung Karno merumuskan Pancasila dalam pidatonya di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonedsia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945, dia memulainya dengan Kebangsaan sebagai sila pertama. Kebangsaan pada zaman itu dianggap paling mendesak (urgent) ketika negara Indonesia mulai dibangun. Rasa nasionalisme yang melintasi rasa kesukuan, kerajaan, kelompok budaya dan agama sangat dibutuhkan waktu itu, karena berkat kesepakatan dari berbagai suku bangsa waktu itu, negara Indonesia berhasil dibentuk.

Dengan “Internasionalisme atau Perikemanusiaan”, Bung Karno mau menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari suku bangsa yang ada di dunia. Bangsa Indonesia harus menghargai sesamanya sebagai manusia. Dengan pernyataan ini Bung Karno ingin mengangkat kembali martabat manusia yang hancur oleh perang dunia kedua. Dia memberi perhatian pada kemanusiaan unversal. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang punya jati diri ketika tampil di dunia internasional. Maka bangsa Indonesia tidak dibangun di atas dasar nasionalisme sempit beraroma chauvinisme, melainkan bangsa yang bermartabat karena menghargai kemanusiaan universal. Kesadaran inilah rupanya yang memberi inspirasi bagi perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ….. bahwa kemerdekaan  adalah hak segala bangsa (bukan hanya hak bangsa Indonesia saja) ….. Jelas bahwa apa yang dikemukakan di sini adalah konsep multikulturalisme. Landasan konsep multikulturalisme adalah kemanusiaan.

Ketika sila ini dimodifikasi menjadi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, konsep dasarnya tetap tidak berubah. Dalam hal ini Pancasila mengajak kita untuk dan membangun sikap menghargai manusia secara adil dan  beradab. Keadilan menjadi prinsip yang penting untuk menghargai martabat manusia, namun keadilan harus ditegakkan dengan cara yang beradab. Menegakkan keadilan merupakan satu kebajikan yang mulia tetapi kalau dilakukan tidak secara beradab maka akan cenderung menjadi balas dendam. Gigi ganti gigi, mata ganti mata itu adil, tetapi tidak beradab. Karena itu dalam masyarakat multikulturalistik, membangun keadilan harus seiring dengan keberadaban. Dalam hal ini kekerasan selalu merupakan sikap yang tidak beradab. Maka melancarkan kekerasan demi mendapatkan keadilan, pasti adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Begitu pun sebaliknya, keberadaban yang dibangun tanpa keadilan akan cenderung menjadi ajang manipulatif. Orang yang terlalu gampang menunjukkan keberadabannya melalui sikapnya yang selalu dan terus menerus mengampuni, akan mudah dipermainkan dan menjadi obyek manipulasi. Maka dalam masyarakat multikulturalistik yang sehat, keberadaban pun harus dijalankan bersama dengan keadilan. Ketika penghina Jokowi melalui media sosial dimaafkan, banyak orang merasa keberatan, karena akan menjadi preseden yang buruk bagi yang lain. Jika setiap pelanggaran konstitusi diselesaikan dengan pemberian maaf, maka konstitusi kita tidak bisa efektif lagi berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara.

Mufakat atau Demokrasi yang dikemukakan Bung Karno, merupakan konsep yang juga multikulturalistik. Budaya politik yang cocok untuk dianut oleh masyarakat multikulturalistik adalah demokrasi. Dalam demokrasi ada kebebasan dan kesetaraan. Dalam demokrasi bisa dilakukan musyawarah-musyawarah untuk sampai pada kesepakatan-kesepakatan yang diterima dan dijalankan bersama. Dengan kata lain, demokrasi adalah bagian dari prinsip multikulturalisme. Multikulturalisme hanya bisa berjalan dalam iklim demokrasi. Begitu juga sebaliknya, demokrasi hanya bisa berjalan dengan baik dalam masyarakat yang multikulturalitik. Seperti halnya demokrasi yang intinya adalah kedaulatan di tangan rakyat, begitu pula multikulturalisme. Yang menjadi kepentingan utama dalam multikulturalisme adalah hidup bersama yang harmonis dan dinamis, tenang dan damai tetapi tetap ada kehangatan dan kegairahan. Dan itu hanya bisa dibangun dalam demokrasi yang jujur dan tulus untuk mencapai kebaikan bersama.

Konflik dan dinamika sebagai efek dari demokrasi dalam masyarakat multikulturalistik, bukan untuk memecah belah melainkan untuk menguji berbagai program dan langkah-langkah demi mencapai kesejahteraan bersama. Pembentukan kubu dalam pemilihan pemimpin misalnya, tidak untuk memecah belah, melainkan untuk membuat proses pemilihan menjadi benar-benar efektif untuk mendapatkan pemimpin teruji yang akan menjadi pemimpin semua pihak, bukan hanya pemimpin  bagi pihak yang mendukung.

Kesejahteraan sosial, harus juga menjadi bagian dari konsep masyarakat multikulturalistik. Masyarakat multikulturalistik lebih sulit dibangun dalam kondisi yang tidak ada kesejahteraan dan keadilan sosial. Kesejahteraan sosial sesungguhnya sudah menyelesaikan separuh dari persoalan multikulturalisme dalam sebuah masyarakat, termasuk masyarakat-bangsa Indonesia.

“Ketuhanan yang Berkeadaban” yang dikemukakan dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 juga sangat multikulturalistik. Bung Karno menyerukan agar bangsa Indonesia sebagai bangsa religius yang bertuhan hendaknya menjalankan keyakinannya masing-masing dengan cara yang beradab. Dengan kata lain Bung Karno mengajak kita untuk beragama secara etis. Gontok-gontokan antar kelompok umat beragama menunjukkan bahwa kita  sesungguhnya tidak beradab. Pada hal keberadaban adalah bagian dari hakikat kehidupan beragama. Maka sangat ironis bahwa agama justru menjadi bagian dari masalah pluralitas yang memecah belah dan bukannya bagian dari upaya multikulturalistik yang harmonis dan dinamis.

Ketika sila ini dimodifikasi menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” dan ditempatkan sebagai sila pertama pun, konsep multikulturalistik tidak terlepas. Sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan, dan menjadi gambaran (imago) Tuhan atau wakil Allah (Kalifatullah) di dunia, sikap saling bermusuhan dan saling meniadakan semestinya tidak sejalan dengan hakikat orang berTuhan. Agama dalam hal ini sebagai pewarta keselamatan dari Tuhan sekaligus sebagai persekutuan yang ingin mewujudkan keselamatan itu, seharusnya menjadi pelopor dalam gerakan multikulturalisme. Dan kalau dirunut lebih jauh, agama sebenarnya sejak awal sudah mengajarkan sikap multikulturalistik, walaupun tidak dalam istilah ini.

Begitu juga ketika berbicara tentang Pancasila sebagai filsafat (hasrat, jiwa, semangat yang sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka), Pancasila sebagai etika (landasan untuk perilaku dan tata susila), Pancasila sebagai nilai (religiositas, keadilan, kejujuran, saling menghargai sebagia manusia), dan Pancasila sebagai norma paling dasar (landasan hukum), kita sebenarnya sedang mencita-citakan satu masyarakat yang multikulturalistik, karena semuanya mengarah ke pembangunan bangsa yang satu dan sejahtera.

Dan pembicaraan tentang membangun masyarakat Indonesia yang multikulturalistik itu seolah-oleh menjadi komplit, ketika kita kembali mengarahkan perhatian kita pada lambang garuda dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam genggamannya. Walaupun ada yang menafsirkan bahwa semboyan ini lebih menggambarkan pluralisme daripada multikulturalisme, tetapi penafsiran lain yang juga tentu tetap sah juga. Semboyan ini bisa ditafsirkan juga sebagai menggambarkan masyarakat yang pluralistik faktual (bineka), yang terus berupaya untuk menjadi masyarakat yang multikulturalistik ideal (ketunggal-ikaan). Semoga bangsa Indonesia menjadi semakin mampu menata dirinya yang pluralistik menjadi mosaik indah yang multikulturalistik. (Benyamin Molan. 2015. Multikulturalisme: Cerdas Membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis. Jakarta: Indeks, hlm. 117-121).

Advertisements

ORANG-BAIK

Orang-baik

Orang-baik itu orang baik, titik. Tidak tergantung pada bertambahnya usia, tingginya kedudukan, tingkatan pendidikan, agama, suku, budaya, bangsa, atau negara seseorang. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi orang-baik itu pilihan. Pejabat itu pasti punya kedudukan, tetapi menjadi pejabat yang baik (bermartabat) itu pilihan. Begitu juga dengan pendidikan. Ketika orang menjalani pendidikan, maka menjadi orang terdidik itu pasti, tetapi menjadi orang-baik tetap merupakan bagian dari pilihan. Bukankah orang yang pandai, bisa juga pandai dalam hal menjadi orang jahat? Dalam hal beragama pun, hal yang sama bisa dikatakan. Penganut agama itu pasti orang beragama, tetapi menjadi orang-baik tetap saja menjadi pilihan. Orang beragama pun tidak serta merta menjadi orang-baik. Lahir dibesarkan dan dididik dalam suku dan budaya tertentu pasti membuat seseorang termasuk suku dan budaya tertentu, tetapi menjadi orang-baik, tetap saja merupakan wilayah pilihan. Orang tidak serta merta menjadi orang baik karena berasal dari suku dan budaya tertentu.

Itu berarti orang-baik atau orang jahat itu bukan label yang sudah dipasang pada usia, kedudukan, pendidikan, agama, suku, budaya, bangsa, negara tertentu, melainkan sebuah pilihan yang harus dibangun. Ada orang beragama yang merupakan orang-baik, dengan penampilan yang agamis dan memberi kesan damai serta menentramkan. Tetapi ada juga orang beragama, yang walaupun penampilannya sangat agamis, tetap saja tidak menunjukkan ciri orang-baik. Mereka ini yang disebut orang munafik, yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Ada juga orang yang tidak beragama tetapi tetap orang-baik. Bahkan orang atheis pun tidak serta merta menjadi orang jahat. Kita sering memberi label jahat pada orang atheis, seolah-olah mereka adalah orang yang tidak takut pada Tuhan, lalu semaunya melakukan kejahatan. Ada orang atheis yang justru sebaliknya. Merekalah kaum atheis humanis, yang sangat menghargai manusia. Mereka memilih untuk menjadi orang-baik bukan karena diperintahkan, bukan juga karena diancam atau diiming-imingi, melainkan karena keputusan bebas mereka sendiri. Mereka mencintai dan menghargai sesama manusia, karena menghargai kemanusiaan dalam diri mereka dan orang lain, dan bukan karena tergiur oleh iming-iming imbalan keselamatan atau decak kekaguman para pengamat.

Karena itu agama, pendidikan, masyarakat, suku, adat istiadat adalah tempat orang diberi ruang dan kesempatan untuk memilih menjadi orang-baik. Artinya pada komunitas dan lembaga-lembaga ini, tetap ada peluang bagi seseorang untuk memilih, menjadi baik atau jahat. Belum lagi, konsep baik dan jahat yang sering kali tidak dipahami secara etis, melainkan lebih dari sudut pandang kepentingan masing-masing kelompok dan komunitas.

Karena itu keyakinan, institusi, dan komunitas tidak menjadi jaminan seseorang menjadi orang-baik atau jahat. Yang bisa menjadi ukuran adalah tujuan dan tentu saja outcome. Kalau outcome agama adalah masuk surga atau neraka, maka tentu saja tidak bisa diukur. Tak ada orang yang bisa menyaksikan apakah seseorang setelah meninggal itu masuk surga atau neraka, selain menggunakan keyakinan iman. Yang bisa menjadi ukuran adalah apa yang bisa terpantau di dunia. Maka outcome yang bisa diamati adalah apakah seseorang menjadi orang baik atau jahat. Dan outcome bersama terukur, yang bisa dijadikan landasan adalah etika. Etika adalah refleksi kritis rasional terhadap ajaran-ajaran moral yang disampaikan oleh berbagai pihak seperti agama, adat istiadat, budaya, guru, orang tua. Etika melandaskan diri pada refleksi kritis rasional yang bisa dilakukan oleh setiap orang terhadap ajaran moral tadi; hal yang tidak terjadi pada agama karena keyakinan dan ajaran masing-masing agama itu berbeda-beda.

Pilihan menjadi orang-baik ini bukan sekadar pemilihan tindakan atau perbuatan, melainkan lebih sebagai sikap dasar (akhlak). Dalam etika, prinsip ini dikenal sebagai etika keutamaan, yang dibedakan dari etika kewajiban. Etika keutamaan berbicara tentang menjadi orang-baik, sedangkan etika kewajiban berbicara tentang melakukan perbuatan yang baik. Orang yang melakukan perbuatan baik belum tentu adalah orang-baik. Seorang jahat bisa juga melakukan perbuatan baik. Bukankah para koruptor sering mendonasikan hasil korupsinya kepada rumah-rumah ibadah atau panti asuhan?

Maka yang menjadi tolok ukur orang-baik adalah apakah orang itu baik hati, bersikap adil, dan menghargai diri sendiri. Sering orang yang baik hati kurang memperhatikan keadilan. Orang baik seperti ini mudah sekali menjadi obyek manipulasi orang lain. Untuk menghindari manipulasi, orang harus bersikap adil dan menghargai dirinya sendiri. Dengan demikian dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi obyek manipulasi. Orang yang hanya menuntut harga diri pun, akan mudah menjadi sombong dan merendahkan pihak lain, maka perlu diimbangi dengan sikap adil dan kebaikan hati. Orang yang hanya mencanangkan keadilan adalah orang yang mudah sekali menjadi pembalas dendam. Maka keadilan harus disertai dengan kebaikan hati dan pengampunan.

Ini sebenarnya juga yang dikatakan dalam sila Kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan mengarah pada harga diri dan martabat manusia, keadilan yang mengandaikan berbagai rangkaian nilai lain seperti kejujuran, kebenaran, imparsialitas, sedangkan keberadaban, mengandaikan kebaikan hati, penghargaan, pemaafan, pengampunan, sebagai lawan dari rasa iri, dengki, dan rasa dendam.

Mau menjadi orang baik (etika keutamaan)? Jadikan itu pilihan, lalu lakukan perbuatan baik (etika kewajiban) terus menerus, hingga mengkristal menjadi keutamaan. Dengan demikian surga sudah dimulai di bumi ini. Semoga kita bisa.

DAMAI SEJATI

“I do not want the peace that passeth understanding. I want the understanding which bringeth peace.” Helen Keller

Kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dari zaman ke zaman, selalu bergerak dalam ayunan pendulum antara stabilitas dan dinamika. Pada zaman kemerdekaan, kondisi bangsa kita sangat dinamis dan kurang stabil. Dalam spirit inilah semboyan Bhineka Tunggal Ika tercetus. Ayunan pendulum kita pada zaman tersebut bergerak dari arah kebhinekaan menuju keikaan, atau dari dinamika menuju stabilitas.  Dalam euphoria kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, segala perbedaan dan keanekaragaman menjadi terlalu kecil untuk dipermasalahkan.

Pada zaman Orde Baru, ada keinginan kuat untuk mengukuhkan kestabilan dalam keikaan. Bhineka Tunggal Ika pun berubah  dari semboyan menjadi doktrin. Perbedaan dan pluralitas berganti wajah menjadi momok yang mengancam, dan sepertinya terlalu riskan untuk diremehkan. Sikap dinamis, kreatif, kritis, inspiratif, bebas berpendapat, dianggap gejolak yang menggoncangkan. Kestabilan menjadi begitu menonjol sehingga ayunan pendulum pun bergerak sangat pasti dan berkonsentrasi pada pusat keikaan.

Gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa, pada akhirnya berhasil mengembalikan ayunan pendulum ke arah kebhinekaan yang menggairahkan.  Bangsa kita tetap merdeka, dan tidak kehilangan inspirasi serta kreativitas dalam membangun bangsa. Ini adalah masa yang penuh gejolak.

Tampak bahwa zaman Orde Baru, cenderung lebih peduli pada keikaan ketimbang pada– dan karenanya agak mengabaikan– dinamika. Pendulum mengayun  ekstrim ke stabilitas. Sedangkan zaman reformasi lebih memperhatikan kebhinekeaan dan menggoncangkan stabilitas. Pendulumnya bergerak ekstrim ke arah dinamika.

Stabilitas Positif

Sederhanya ada dua kondisi yang akan timbul ketika orang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Yang pertama, adalah kondisi yang tenang, stabil, tanpa konflik; dan kedua adalah kondisi yang bergejolak dan dinamis, serta berpeluang untuk terpapar konflik.

Pada umumnya kondisi yang diharapkan masyarakat adalah kondisi atau suasana yang harmonis. Tetapi sering kali keharmonisan yang dibayangkan di sini lebih condong pada pengertian pertama.  Masyarakat dianggap stabil, tidak bergejolak,  bahkan serba adem ayem. Pada hal masyarakat semacam ini cenderung pasif, tidak berkegiatan apa pun. Berbagai  aksi yang dilancarkan untuk perubahan dianggap bisa menimbulkan konflik serta gejolak, dan pada gilirannya meniadakan kedamaian.

Pada hal dalam masyarakat yang hidup, perlu ada juga gejolak dan dinamika, karena kemajuan, perubahan, hanya timbul dalam masyarakat yang aktif, dinamis, kreatif. Makanya keharmonisan sejati tidak hanya berarti stabil saja, di mana semua warga serba diam tanpa aktivitas, melainkan juga dinamis dan berpotensi gejolak. Bahkan harus dikatakan bahwa keharmonisan sejati itu justru semestinya ditempa dan diuji oleh dinamika.

Sesungguhnya ada dua jenis kestabilan. Kestabilan positif dan kestabilan negatif. Istilah positif dan negatif di sini, tidak dipahami dari aspek moralitas (baik dan buruk) melainkan dari aspek logika (afirmatif dan negatif). Kestabilan positif berkaitan dengan pengakuan (afirmasi), sedangkan kestabilan negatif, berkaitan dengan pengingkaran atau negasi.

Kestabilan negatif sering timbul pada  sebuah komunitas masyarakat yang memilih bersikap diam (silent), pasif dan tidak berani melakukan aktivitas apa pun, karena ada ketakutan akan timbulnya gejolak.  Ciri kas kestabilan ini teridentifikasi dalam peraturan yang lebih banyak larangan, dan serba “jangan”.  Ini mengandaikan bahwa kedamaian akan terwujud ketika orang tidak melakukan apa-apa.

Sedangkan kestabilan positif merupakan  kestabilan yang sudah teruji oleh gejolak dan dinamika. Kestabilan positif inilah yang merupakan stabilitas sejati. Keharmonisan yang ideal pada sebuah masyarakat, adalah keharmonisan yang merupakan hasil uji dinamika.

Harmonis dan Damai

Keharmonisan dalam kehidupan bersama sesungguhnya berarti stabil secara positif. Stabilitas dan keharmonisan model inilah yang berkualitas, dan seharusnya tidak akan tergerus oleh dinamika, gejolak, bahkan konflik.  Keharmonisan ini akan dicapai bukan karena orang takut beraksi, melainkan karena dengan beraksi dan beradu argumentasi secara jujur, dalam konflik yang konstruktif, akan tercapai kesepakatan-kesepakatan yang berkualitas dan tahan uji. Di atas kualitas keharmonisan semacam inilah kedamaian sejati bisa tercapai, dan kemerdekaan berpikir dan berinovasi tidak akan merongrong kesatuan sebagai bangsa. Damai dan keharmonisan yang dibangun dalam ancaman dan ketakutan pasti bukan keharmonisan yang berkualitas. Inilah damai yang dimaksudkan oleh Helen Keller dalam kutipan di atas: Damai sebagai hasil uji pemahaman, dan bukan damai yang mengabaikan dan mengorbankan pemahaman.

Untuk itu rakyat harus dididik untuk menjadi kritis dan berakal sehat. Pendidikan logika, etika (bukan sekadar etiket), multikulturalisme, harus diikutsertakan sebagai  bagian dari pendidikan dasar. Dengan demikian rakyat tidak sekadar diperhitungkan dan dimanfaatkan sebagai jumlah belaka, melainkan terutama diperlakukan dan dihargai sebagai pribadi manusia yang unik, utuh, dan bermartabat.  Perbedaan dan kekhasan serta keunikan tidak dilihat sebagai ancaman yang memecah belah, melainkan sebagai rahmat yang mempersatukan.

“BERKELAHI” DALAM BAHASA KEDANG

“Awe weq” (berkelahi) telah berganti wajah menjadi “tawe weq” (saling tertawa)

Kata “berkelahi” dalam bahasa Kedang adalah “awe weq”. Awe artinya rebut, weq artinya badan. Maka awe weq, arti harafiahnya adalah rebut badan.  Kata awe juga dikenal dan dipakai dalam konteks perebutan lain, seperti perebutan tanah kebun (awe lumar), perebutan gading (awe bala tola), perebutan pohon kelapa (awe tak ue), dan lain-lain.

Mengapa berkelahi disebut awe weq (rebut badan)? Mungkin saja perebutan tanah, gading, dan sebagainya bisa berujung atau meningkat menjadi perebutan  badan. Artinya orang berani mempertaruhkan badannya demi harta atau tanahnya. Dengan beralihnya tindakan perebutan dari harta, tanah, dan sebagainya, ke perebutan badan (awe weq), maka masalahnya tidak lagi pada hal yang diperebutkan, melainkan pada badan kedua pihak. Seolah-olah perebutan tanah itu sama dengan perebutan badan (diri, persona) saya, maka saya harus merebut kembali. Jadi ada semacam personifikasi atas barang yang direbut. Pihak lain pun menganut pesan yang sama. Masalah sesungguhnya pada awalnya adalah perebutan tanah atau harta, namun ketika tidak ada jalan keluarnya, maka perebutan-perebutan tersebut seolah-olah bereskalasi menjadi perebutan badan. Maka masing-masing pihak harus merebut badannya kembali.

Karenanya kata awe dalam awe weq, bisa juga diterjemahkan sebagai saling. Dengan demikian, awe weq artinya saling berebut. Seperti juga dalam ungkapan lain sui weq, (saling berjumpa). Suo nape sui weq ya: mereka baru melihat badan, yang artinya mereka baru saling jumpa; atau juga istilah lain: lepaq weq, harafiahnya berarti tampar badan, arti sesungguhnya adalah saling tampar, atau juga olaq weq, yang berarti saling maki.

Yang bisa terlihat di sini adalah bahwa berkelahi dalam konsep bahasa Kedang (rebut badan) atau saling berebut, sesungguhnya terpisahkan dari masalah perebutan-perebutan yang lain. Perebutan tanah, misalnya (awe auq), itu terpisah dari atau tidak harus berujung dan bereskalasi pada awe weq (berebut badan yang sama artinya dengan berkelahi).

Seperti masyarakat adat budaya lainnya, masyarakat budaya Kedang juga memiliki perangkat-perangkat budaya yang utuh dan komplit, untuk menghadapi berbagai persoalan dalam hidup bersama, agar tidak berujung pada adu fisik dan kekerasan. Ada berbagai peraturan adat menyangkut tanah, harta benda, hubungan kawin mawin, keluarga. Juga ada peraturan adat yang dijalankan ketika ada orang yang sakit, atau bermasalah dengan orang lain (mengganggu anak gadis, atau isteri orang) dan sebagainya. Perangkat-perangkat aturan adat inilah yang menjaga agar berbagai macam perebutan itu tetap pada ranah masalahnya (ad rem) dan tidak sampai pada awe weq atau menggerogoti ranah badan (ad personam), atau saling mengganggu. Sayang sekali bahwa perangkat-perangkat yang tadinya merupakan satu kelengkapan yang utuh, akhirnya terfragmentasi menjadi terkeping-keping oleh teknologi dan modernisasi.

Selain itu yang perlu diperhatikan juga oleh para penutur bahasa Kedang bahwa, perebutan-perebutan dalam konteks apa pun, juga dalam masyarakat yang serba canggih sekarang ini, entah perebutan kekuasaan, perebutan kursi, perebutan lowongan kerja, perebutan pangkat, perebutan pasar, atau perebutan uang, tidak harus berujung pada perebutan badan, awe weq. Dalam hal ini bahasa Kedang mengandaikan adanya identifikasi dan lokalisasi masalah. Masalah tanah hendaknya tetap menjadi masalah tanah dan tidak mengganggu relasi badan (personam); begitu juga masalah politik, harus dilokalisasikan dalam dunia politik dan tidak dicampur adukkan dengan hubungan pribadi. Relasi pribadi, persona, harus menjadi jembatan abadi, ketika jembatan-jembatan relasi lainnya bermasalah. Jika masalah di jembatan-jembatan relasi lainnya mengganggu jembatan relasi pribadi, maka kehancuran akan tiba dan awe weq (perkelahian) pun akan terjadi. Ketika awe weq (perkelahian) terjadi maka seluruh relasi berantakan, karena jembatan abadi sudah dihancurkan, dan tidak ada lagi relasi apa pun.

Maka pesan tersirat bahasa Kedang dalam konteks awe weq adalah bahwa relasi pribadi hendaknya tidak diganggu gugat, ketika ada relasi lain yang terganggu. Biarlah soal tanah menjadi soal tanah, soal politik tetap di ranah politik, soal agama tetap di domain agama, dan tidak harus mengakibatkan perkelahian, adu fisik, yang menggerogoti relasi pribadi.

Ini sangat terasa juga dalam pantun-pantun klasik yang populer di Kedang (hampir semua orang Kedang hafal). Yang menarik adalah bahwa pantun-pantun yang bernuansa cinta muda-mudi, sebenarnya tidak banyak. Kalau toh ada, itu baru muncul dalam perkembangan kemudian. Yang lebih banyak adalah pantun-pantun “roho auq weq” pantun persaudaraan, kerukunan, kerinduan untuk berjumpa.

Misalnya: Uyelewun kayak tene.  Dorong dopeq ote ne ne. Kara oneq pana pana weq ne. Dua bait pertama adalah sampiran, dan baris ketiga adalah isinya yang diulang dua kali. Artinya: Jangan saling marahan dan dendam.

Biasanya pantun ini ada pasangannya:

Ular naga arabora. Ahin tutuq kara doraq. Pan mo ebeng bale bale boraq. Artinya pada bait ketiga: Kalau pergi jauh, jangan lupa pulang menengok saudara di kampung halaman.

Pasangan pantun lainnya dengan refrain lagu berbeda:

Bako koli kolor sorong udeq kolor udeq toang, puaq tara doa-doa. Isinya pada bait terakhir: Ada rasa sesal dan rindu karena harus tinggal berjauhan.

Pasangannya:

Ue ubar mal tangen kiri papa rokaq req, nape tena tui weq. Isinya pada bait terakhir: Aduh, kapan kita bisa saling jumpa.

Contoh pasangan pantun lainnya, dengan refrain yang juga berbeda, dan lebih singkat.

Lingir laong weren, tema tore wetaq dereng. Kerinduan untuk tinggal berdekatan

Eor apiq uman, tema tore iwar lumar. Kerinduan untuk memiliki ladang bersama (iwar).

Perlu dicatat juga bahwa dalam bahasa Kedang amarah murka, yang berlebihan yang berubah menjadi amukan, biasanya merupakan pertanda orang sudah kehilangan daya nalar dan akal sehatnya dan menjadi bodoh. Maka berkelahi, awe weq, adu fisik adalah akibat dari ketidak-mampuan untuk berpikir lagi, alias jadi bodoh. Terkait dengan itu, orang Kedang punya istilah “bukeq bekeq”. Baca juga artikel “Bukeq Bekeq”di blog ini.

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI, 1438 H

Manusia adalah penguasa atas makanan dan minuman, bukan sebaliknya
Manusia adalah penguasa atas hawa nafsu, bukan sebaliknya
Manusia adalah penguasa atas harta kekayaan, bukan sebaliknya
Manusia adalah penguasa atas rasa dendam dan amarah, bukan sebaliknya
Manusia adalah penguasa atas nafsu kekuasaan, bukan sebaliknya.
Manusia adalah penguasa atas rasa iri dan dengki, bukan sebaliknya
Bulan Ramadhan membuktikannya.

Mari merayakannya dalam Hari Kemenangan.
Selamat Hari Raya Lebaran, 1438 H. Mari saling Memaafkan.

TENTERAM DI DUNIA BAHAGIA DI SURGA

Dunia kita sudah berkembang sangat pesat. Teknologi membantu kita untuk mempermudah pekerjaan, meningkatkan kecepatan, mengefisienkan waktu dan biaya, serta mengefektifkan hasil kerja, mempersingkat jarak, memperluas jangkauan, dan sebagainya. Tetapi apakah kemajuan-kemajuan itu membuat orang lebih bahagia? Belum tentu. Banyak orang kaya yang sudah mengenyam semua hasil kemajuan itu, tetapi ternyata belum bahagia juga. Orang miskin membayangkan bahwa menjadi kaya itu bahagia, maka dia pun bekerja keras dan menempuh berbagai cara untuk mengumpulkan kekayaan. Tetapi setelah menjadi orang kaya, kebahagiaan itu tetap saja tak terjangkau sepenuhnya. Jadilah dia berpikir untuk menjadi kaya raya supaya bisa sepenuhnya berbahagia. Tetapi kenyataannya tidak juga demikian.

Ketika masih anak-anak, kita berpikir bahwa menjadi dewasa itu membahagiakan. Kita ingin cepat besar dan dewasa. Setelah menjadi dewasa, kita tetap berusaha juga untuk menjadi bahagia. Ketika bujangan orang berpikir bahwa menikah itu bahagia. Tetapi setelah menikah ada yang merindukan kehidupan saat membujang. Kapan sesungguhnya manusia itu bisa mengenyam kebahagiaan sejati?

Ketika kehidupan di dunia pun belum  juga membawa kebahagiaan, orang lalu cenderung mencari kebahagiaan dalam kehidupan setelah kematian. Tetapi bagaimana kita bisa tahu tentang kehidupan setelah kematian, karena kematian adalah misteri yang tak pernah bisa dijawab oleh canggihnya perkembangan teknologi yang mutakhir. Ini bisa dimengerti karena, seperti kata Epikurus, kematian itu bukan wilayah kehidupan. Ketika kita hidup, kita belum memasuki wilayah kematian. Ketika kita mati, kita sudah tidak berada di dunia kehidupan. Karena itu, kita tidak perlu takut mati. Ketika hidup, pikirkan tentang kehidupan, jangan pikir tentang kematian. Kematian akan datang pada waktunya, dan pada saat itu tidak ada hidup lagi.

Ajaran agama, budaya, aliran kepercayaan, orang-orang bijak, selalu mengarahkan kita pada hidup setelah kematian. Seolah-olah kehidupan sekarang ini boleh saja dikorbankan demi meraih kehidupan nanti. Dan karena hidup setelah kematian itu diatur oleh agama yang berbeda-beda, maka hidup kita di dunia pun seolah-olah sudah terpolakan oleh sekat-sekat agama. Monopoli kebenaran dalam hidup setelah kematian, serta merta ikut membentuk kebenaran dalam hidup sekarang. Maka tidak heran bahwa sejak di dunia ini, manusia telah terpolakan dalam kelompok-kelompok eksklusif, lalu bersaing untuk memperebutkan tempat di surga. Sebaliknya manusia juga saling mendorong untuk bisa menghempaskan pihak yang berkeyakinan lain ke dasar neraka.

Yang terjadi adalah bahwa kita lebih terbentuk untuk saling membenci dan menghempaskan daripada saling membantu dan mendukung demi mendapatkan kebahagiaan. Secara kodrati kebahagiaan itu adalah satu kondisi yang terbentuk dalam keleluasaan dan kebebasan, bukannya dalam suasana ketakutan, keterpaksaan serta sikap saling membenci dan mengumpat. Kebahagiaan yang diperebutkan dengan saling menghempas, jelas bukan kebahagiaan. Kebahagiaan sesungguhnya datang atau didapatkan dengan cara saling membahagiakan, bukannya saling membenci. Kebahagiaan yang dibangun di atas rasa benci semacam itu, adalah kebahagiaan semu. Akal sehat sulit membayangkan bahwa di surga kita akan dianugerahi kebahagiaan palsu yang dibangun di atas rasa benci dan dendam.

Ungkapan bahwa hidup ini cuma numpang lewat, atau sekadar mampir minum, seharusnya mengajak kita untuk tidak membiarkan kehidupan yang bersifat sementara ini, merecoki kualitas kebahagiaan yang kita yakini sebagai kebahagiaan abadi. Tidak perlu ada penafsiran bahwa “hidup sekarang ini sesungguhnya tidak penting, maka tidak perlu diperhatikan, dan boleh saja dikorbankan untuk kehidupan yang akan datang”. Hidup ini hanyalah sekadar  numpang lewat, lalu akan berarti kita tak perlu membangun mahligai kehidupan abadi di dunia ini, dengan menghabiskan segala sumber daya yang ada. Kita tidak hidup selamanya di dunia ini, tetapi kehidupan akan terus beralih dan berjalan, dan harus dijamin kelestariannya. Karena itu kita diajak untuk tidak membangun mahligai abadi di dunia ini dengan menghabiskan semua sumber daya yang ada, melainkan ikut menjaga kelestarian hidup di dunia ini bagi generasi yang akan datang.

Bagaimana pun juga, hidup setelah kematian tetap harus dibangun, namun tidak perlu mempertentangkannya dengan kehidupan sekarang, apa lagi membuat kehidupan sekarang menjadi hidup dengan kualitas kelas dua. Hidup setelah kematian harus dilihat sebagai kelanjutan dari hidup sekarang. Dengan kata lain hidup sekarang dan hidup nanti sesungguhnya sejalan.

Mempersiapkan hidup nanti dalam kehidupan sekarang harus juga sejalan dengan mempersiapkan hidup nanti dengan membangun hidup sekarang. Itu berarti hidup sekarang tidak bertentangan dengan hidup nanti. Kalau hidup di dunia sekarang ini tenang, damai, bersahabat, rukun, hamonis, dinamis, penuh gairah, tidak mengumpat, menghina, menyimpan dan mengumbar rasa benci, dendam, iri, munafik, benar sendiri, sok suci, gila kuasa, maka tidak perlu ada ketakutan atau keraguan tentang seperti apa hidup kita nantinya setelah kematian. Kalau sekarang semuanya baik adanya, maka tidak perlu ada rasa takut dan khawatir akan hidup nantinya, semuanya akan baik-baik saja.

Dan selanjutnya, kalau kehidupan di dunia ini diatur dalam kehidupan bersama secara nasional atau internasional yang terbangun dalam wilayah publik atau negara, kehidupan mendatang akan banyak diatur oleh agama, berarti negara dan agama harus sejalan. Tidak ada pertentangan antara agama dan negara. Keduanya sama-sama mengatur kehidupan rakyat Indonesia sesuai perannya masing-masing. Negara mengatur wilayah publiknya, agar terjadilah masyarakat bangsa yang tenteram; agama mengatur wilayah privatnya agar umatnya kelak mencapai kebahagiaan abadi. Dalam konteks Indonesia, negara akan menata kehidupan berbangsa melalui nilai-nilai Pancasila, agama mengatur kehidupan beragama umatnya berdasarkan nilai-nilai religius sehingga bersama-sama akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang Pancasialis sekaligus religius. Dengan mengutip dan mengkontekstualkan ungkapan bapak uskup Soegijapranoto, bisa dikatakan bahwa “rakyat Indonesia harus menjadi 100 persen Indonesia dan 100 persen religius”.

Selamat Merayakan Hari Pancasila 1 Juni 2017.

BANJIR KARANGAN BUNGA

Ale rasa beta rasa. sumber: http://batam.tribunnews.com/

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki Djarot yang selama ini terus memerangi banjir di ibu kota, malah terlihat tak kuasa menghadang banjir yang kali ini melanda pekarangan Balai Kota DKI Jakarta: banjir karangan bunga. Banjir karangan bunga untuk Basuki Djarot ini bahkan merembes juga ke daerah lain bahkan ke luar negeri. Sebuah karangan bunga di Batam menarik perhatian saya dengan tulisan kata-katanya bernada Ambon manise, Ale Rasa Beta Rasa, artinya: Apa yang Anda rasakan beta juga rasakan.

Bunga adalah bahasa universal. Ungkapan “katakanlah dengan bunga ketika Anda kehabisan kata-kata”, sudah lazim terdengar. Dan itulah yang terjadi di Balai Kota DKI Jakarta, dan di tempat-tempat lain tadi. Bunga menjadi bahasa bersama yang bisa menyapa orang dari berbagai agama, etnis, budaya, dan keanekaragaman lainnya, untuk menyatakan perasaan bersama. Tidak heran kalau ada yang mengatakan banjir karangan bunga ini adalah cara berunjuk rasa yang kreatif, berkelas, dan beradab, sangat membetot perhatian, tanpa rusuh, macet; tanpa ancaman dan ketakutan.

Karangan bunga tersebut menyerukan rasa kecewa, sedih, tidak mengerti, mengapa pemimpin yang sangat berprestasi, jujur, bekerja keras, dan terbukti membawa perubahan besar bagi Jakarta, dengan program-program yang feasible, bahkan tingkat kepuasan kerjanya di atas 75 persen itu, ditolak oleh warga dengan alasan-alasan yang di luar domain publik. Menurut direktur lembaga survei SMRC, untuk ukuran pejabat publik di Indonesia sekarang ini, prestasi ini termasuk excellent. Mungkin kalau diukur dengan prestasi akademik, pasangan gubernur ini telah lulus dengan embel-embel summa cum laude.

Lantas, mengapa rakyat tidak memilih pemimpin yang berprestasi ini? Karena kriteria yang digunakan untuk keterpilihan adalah bukan prestasinya sebagai gubernur, melainkann identitasnya. Analog dengan dunia akademis ketika seorang dosen yang menguji mata kuliah logika, tidak menggunakan indikasi kemampuan mahasiswa dalam matakuliah logika sebagai nilai untuk menentukan tingkat kelulusan, melainkan apakah dia rajin berdoa atau tidak? Kalau ini yang terjadi, maka mahasiswa tidak perlu belajar logika, yang penting adalah rajin berdoa. Tidak ada yang salah dengan prestasi rajin berdoa, tetapi itu tentu saja tidak bisa dijadikan kriteria untuk memberi penilaian terhadap kemampuan berlogika.

Kalau tolok ukur pemilihan seorang pejabat publik itu tidak didasarkan pada prestasi, maka bisa terjadi bahwa seorang pejabat publik tidak perlu memikirkan program kerjanya dan tidak perlu berprestasi. Yang diperlukan seorang pejabat publik adalah menala dirinya agar senada dengan cita rasa rakyat, membangun simpati, tebar pesona, dan hanya perlu menjalankan program-program populer, yang disukai dan diinginkan rakyat, bukan yang dibutuhkan rakyat. Tugas pemerintah bukan lagi menyejahterakan rakyat melainkan menyenangkan hati rakyat. Rakyat ingin berjualan di badan jalan, tidak apa-apa; membangun rumah di tanah milik negara tak masalah; tinggal di kolong jembatan, di bantaran kali dan berpotensi, menimbulkan banjir, oke-oke saja, karena rakyat lebih takut neraka daripada banjir dan kemacetan. Pilkada nantinya hanya akan diisi oleh calon-calon yang berlomba-lomba menyenangkan hati rakyat.

Kalau ini yang terjadi maka apakah kita masih berharap untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin berkualitas, yang jujur, berprestasi, dan tidak korup, punya komitmen dan integritas tinggi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan, memberantas korupsi, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahterakan rakyat?

Atau barangkali perlu didefinisikan ulang apakah pemimpin yang diidolakan adalah pemimpin seperti apa? Pemimpin yang tidak korup? Ataukah pemimpin yang diidolakan adalah pemimpin yang banyak berbagi (sharing) dari harta kekayaannya, walaupun mungkin semua harta keayaan itu sebenarnya didapatkan dari hasil korupsi? Kalau ini yang terjadi maka sesungguhnya kita telah ikut memperkokoh sebuah struktur yang mengabadikan posisi pejabat yang korup dan tidak berprestasi. Pejabat nantinya tidak segan-segan melakukan korupsi, dan selanjutnya membagi-bagi hasil korupsinya untuk mengambil hati rakyat, yang pada gilirannya akan mempertahankan sang pejabat lagi dalam posisinya. Yang terjadi adalah rakyat akan setia menjadi jelata dan terus mengabdi pada pejabat yang akan tetap mempertahankan statusquo sebagai pejabat. Tentu saja ini adalah praktik yang sangat diskriminatif dan tidak sesuai dengan prinsip hidup berbangsa dan bernegara, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama, untuk menjadi pemimpin. Dalam kondisi ini pemimpin telah membangun sebuah struktur yang akan mengabadikan posisi mereka sendiri.

Konsep untuk mengatasi ini sebenarnya sudah banyak dipraktikkan oleh negara-negara modern, yakni memisahkan urusan negara dari urusan agama, urusan publik dari urusan privat. Para filsuf politik sudah lama berteriak bahwa ketika negara dan agama dicampur-adukkan, maka akibatnya adalah kekacauan. Thomas Hobbes misalnya, berpendapat bahwa manusia itu sama dengan serigala bagi manusia lain (homo homini lupus), maka perlu ada satu kekuasaan seabsolut Leviathan untuk mengendalikan para serigala ini. Tetapi kekuasaan seabsolut Leviathan pun tidak berkuasa atas hal-hal yang berada dalam ranah privat. Seseorang yang sedang berpikir untuk merampok bank, misalnya, pasti berdosa, tetapi belum bisa ditangkap polisi, karena dia belum melanggar hukum publik. Negara hanya bertindak atas tindakan-tindakan buruk (kriminalitas) di wilayah publik.

Bagaimana pun juga, di zaman ini mestinya orang mengerti bahwa seorang pemimpin negara adalah pemimpin untuk kehidupan bernegara di dunia ini, bukan di wilayah privat, apa lagi di dunia lain. Kalau pemimpin negara menjadi pemimpin juga di dunia sana, maka pemimpin macam ini adalah seorang pemimpin totaliter, menguasai surga dan dunia sekaligus. Lalu siapa yang bisa mengontrol dia? Tuhan? Tuhan menurut penafsiran siapa? Penafsiran pemimpin?

Negara adalah komunitas publik yang perlu diatur dengan peraturan-peraturan publik. Negara hanya mengatur hubungan eksternal antara warganya agar secara negatif tidak saling merugikan, dan secara positif dapat saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan bersama. Seorang yang melakukan korupsi tentu saja merugikan warga negara lainnya. Tetapi dia tidak bisa dituntut berdasarkan aturan agama tertentu. Maka negara memiliki landasan etis dan konstitusional formal untuk mengambil tindakan atas perbuatan korupsi. Di Indonesia kita memiliki Pancasila yang berfungsi sebagai norma paling dasar untuk merumuskan berbagai peraturan hukum dan konstitusi negara.

Maka karangan bunga yang membanjiri Bali Kota DKI Jakarta dan juga berbagai tempat lain, adalah upaya untuk mengangkat kembali nilai-nilai kejujuran, kerja keras, prestasi, integritas dalam diri pemimpin, yang seolah-olah telah ikut terpuruk bersama dengan kekalahan dalam sebuah kontesasi pilkada. Bunga itu tetap bunga dan tak pernah menjadi ilalang. Dan nilai-nilai itu yang telah menyentuh perasaan bersama (ale rasa beta rasa), entah siapa pun dari agama apa pun, etnis apa pun, golongan mana pun, yang mendukung nilai-nilai yang sama tersebut untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tercinta.

Benyamin Molan