AGAMA, BUDAYA, DAN KEANEKARAGAMAN

Dalam satu sesi pembahasan tentang moralitas di hadapan para orang tua siswa di sebuah sekolah A. S., Thomas Lickona[1] mendapat pertanyaan dari salah satu orang tua siswa: “Seandainya Anda tidak menggunakan Alkitab untuk menjelaskan moralitas, maka dasar apa yang akan Anda gunakan? Lickona menjawab pertanyaan ini dengan mengutarakan riset kecil yang dilakukan Professor Larry Nucci dari Universitas Illinois, Chicago. Lary bertanya kepada anak-anak yang beragama Katolik, Protestan, dan Yahudi: “apakah tindakan-tindakan jahat seperti membunuh, mencuri, memukul, akan tetap salah seandainya Tuhan tidak melarangnya?” Sekitar 85% anak mengatakan bahwa perbuatan itu tetap salah. “Seandainya Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat tadi, apakah perbuatan itu menjadi baik?” Michel yang beragama Yahudi membantah. Menurut dia Tuhan itu dari dirinya sendiri baik maka dia tidak akan memerintahkan sesuatu yang berlawanan dengan dirinya sendiri.

Ilustrasi ini sedikit banyak merujuk pada karya Plato: Euthypro, yang menampilkan dialog antara Sokrates dan Euthypro tentang kesalehan. Apakah suatu tindakan dan perilaku disebut saleh karena Tuhan menyukainya atau maka Tuhan menyukainya. Pertanyaan yang kemudian diperluas menjadi apakah suatu perbuatan itu baik itu karena Tuhan menyukainya sehingga menjadi baik, atau maka Tuhan menyukainya, karena pada dasarnya baik. Yang pertama mengandaikan Tuhan yang menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Yang kedua, mengandaikan bahwa pada dasarnya suatu perbuatan itu baik lepas dari Tuhan menyukainya atau tidak. Tetapi karena Tuhan itu pada dasarnya baik maka dia tidak akan menyukai perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tampak di sini bahwa kesalehan atau kebaikan itu memang tidak hanya kondisi agama, melankan juga kondisi budaya manusia. Bahwa kebaikan dan kesalehan itu sudah ada dalam budaya manusia, yang bagi orang religius itu disampaikan oleh Tuhan. Artinya Tuhan berbicara juga melalui budaya manusia. Itu berarti agama tidak bisa dilepaskan dari budaya manusia.

Bahwa agama tidak bisa lepas dari budaya, tidak hanya tampak dalam religionisasi, ketika agama mempengaruhi budaya dan mendorong sebuah habitus baru, (setelah budaya yang lama dianggap tidak etis misalnya), melainkan juga dalam inkulturasi. Budaya tidak selamanya buruk dan harus diganti dengan habitus baru. Ada juga nilai-nilai budaya seperti kearifan-kearifan lokal yang dapat dikembangkan untuk lebih meningkatkan, memperdalam serta menginternalisasi kebenaran-kebenaran agama. Dalam hal ini agama bisa dihayati dan diimani dengan pola-pola budaya yang membuat ajaran agama bisa menjadi implikatif. Di sini budaya-budaya dapat dihargai juga sebagai lumen naturale yang juga menjadi bagian dari comprehensive doctrines yang telah memandu kehidupan banyak penganutnya.[2]

Kalau ajaran agama dan hidup beragama mau dipisahkan, untuk mengatakan bahwa yang pertama itu berasal dari Tuhan sedangkan yang kedua adalah bagian dari perilaku budaya manusia, tetap juga harus diakui bahwa agama tak bisa dilepaskan dari sentuhan budaya manusia. Di sinilah letak ketegangan antara bagaimana ajaran agama harus dibahasakan dalam pola serta cara berpikir manusia, supaya bisa ditangkap dan dirumuskan untuk, pada gilirannya, dikomunikasikan oleh, dan dalam keterbatasan, bahasa dan akal budi manusia.[3] Maka tidak bisa diingkari bahwa agama juga menyentuh aspek akal dan budi daya manusia, serta tindak lakunya. Tindak laku manusia yang tercakup dalam ranah budaya manusia selalu harus ditata agar menjadi tindak laku yang baik, entah sesuai dengan ajaran agama, atau sesuai dengan akal sehat dalam doktrin-doktrin komprehensif, yang diuji dengan prinsip-prinsip dan metode etika.

Kalau agama memang termasuk bagian dari budaya dan cukup mewarnai budaya, maka agama juga ikut terpola dalam karakteristik budaya yang bersifat plural dan beranekaragam; dan dengan demikian tercakup dalam konteks multikulturalisme dengan berbagai kompleksitas permasalahannya. Pluralitas, baik kultur maupun agama, adalah fakta yang tak bisa dipungkiri. Dengan beragama manusia mengekspresikan religiositas yang ada dalam dirinya, (lepas dari soal apakah rasa itu memang sudah tertanam dalam diri setiap manusia atau baru muncul setelah berpaparan dengan peradaban).[4] Yang jelas religiositas itu melahirkan pengalaman-pengalaman religius yang sifatnya personal, dan karena itu sangat beraneka ragam dan tidak dapat dipersandingkan untuk dibandingkan, selain hanya untuk di-share-kan. Mengapa? Karena pertama, pengalaman-pengalaman itu tidak pernah bisa diverifikasi atau difalsifikasi; kedua, pengalaman-pengalaman itu juga tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang niscaya untuk ditolak atau dianut. Di sini ada wilayah kebebasan di mana orang bisa memutuskan untuk percaya pada apa yang diyakininya sepenuhnya tanpa diniscayakan oleh bukti-bukti yang teruji secara empiris. Bahkan kadar keyakinan sering meningkat sejalan dengan kadar kemistikannya.

Pengalaman-pengalaman religius itu bisa dianalisis dan ditafsirkan sebagai pedoman dan pegangan dalam menjalani kehidupan. Maka menggunakan prinsip dan metode dikotomis untuk mendekati kebenaran-kebenaran agama pasti keliru. Pengalaman religius itu tidak dapat dibuktikan sebagai isu-isu faktual yang berujung pada kesimpulan dikotomis sebagai benar atau salah. Pengalaman religius hanya bisa dianut, bukannya disandingkan untuk diperbandingkan lalu dipertandingkan melalui debat kusir untuk menentukan mana pengalaman yang benar dan mana yang palsu; mana pengalaman yang membuat subyek tertentu merasa lebih berhak mengklaim tempat di surga dan mana yang tidak. Kita pun tidak dapat menarik kesimpulan yang valid dari pengalaman-pengalaman itu, selain hanya mengambil langkah dan keputusan. Pengalaman inilah yang kiranya oleh Berkeley dan kemudian Kant, disebut sebagai lompatan iman. Di ranah inilah pengalaman-pengalaman mistik dan religius berjumpa tanpa bisa diarahkan secara inferensial oleh argumentasi-argumentasi intelektual. Di arena inilah terletak kebebasan manusia untuk menghayati imannya.

Praktik-praktik budaya entah sebagai cara untuk menangkap secara otentik pewahyuan kebenaran agama dengan budaya-budaya yang ada (inkulturasi) atau pembentukan budaya baru sesuai dengan penafsiran ajaran agama (religionisasi), tetap berada dalam area kemampuan budi daya manusia. Maka tindakan manusia dalam beragama itu selalu harus direfleksikan secara kritis terutama dalam ranah agama itu sendiri. Kritik dari luar agama bersangkutan, berpotensi menimbulkan konflik, terutama karena setiap agama memiliki language game sendiri yang lebih dipahami oleh penganutnya. Maka ketika swa-refleksi tidak berjalan, kehidupan beragama dalam masyarakat tidak dapat berfungsi seutuhnya, dalam membangun hidup bersama yang harmonis seiring dengan pembangunan masyarakat multikulturalistik.

Karena praktik-praktik agama adalah bagian dari budaya, maka praktik-praktik itu perlu diuji untuk mendapatkan pemurnian dan kesejatian. Pengujian itu tidak untuk menilai apakah ajaran-ajaran agama itu benar atau salah, melainkan apakah penafsiran dan implementasi ajaran agama itu tepat dan bisa dipertanggung jawabkan.

Karena kebebasan manusia tidak bisa dilepaskan dari kegiatan beragama, maka agama tetap berpotensi untuk selalu beraneka ragam. Keanekaragaman manusia sebenarnya berakar pada kebebasan manusia. Dalam kebebasannya, manusia bisa melakukan sesuatu yang berasal dari keputusannya sendiri. Kebebasan adalah wilayah tempat seseorang bertindak sesuai keputusan kehendaknya sendiri. Ruang kebebasan adalah arena setiap pribadi mengekspresikan dirinya, secara otentik dan sejati. Dalam kebebasannya manusia bergerak dan bertumbuh sesuai dengan potensi dan kemampuan yang terkandung dalam dirinya sendiri. Dalam kebebasan juga manusia menata kehidupannya dalam ruang dan waktunya sendiri yang tidak bisa direbut atau diambil orang lain, bahkan secara paksa oleh orang yang paling berkuasa sekalipun; juga tidak dapat dihibakan secara sukarela oleh si pemiliknya. Dalam bereksistensi dan menjalani hidupnya, setiap manusia secara serta merta mendapatkan ruang dan waktunya sendiri, secara deterministik, untuk menjadi orang bebas. Karena ruang dan waktu itu tidak pernah bisa sama pada setiap orang, maka sudut pandang setiap orang pun tak pernah sama apalagi seragam.

Dengan demikian wilayah kebebasan seseorang adalah wilayah privat khas manusia yang tidak bisa ditembus oleh invasi dan intervensi dari suatu otoritas publik. Pantas kalau Sartre menggunakan ungkapan yang agak kontradiktif bahwa manusia itu bebas, harus bebas, bahkan terhukum untuk bebas. Manusia tidak bisa bebas untuk menjadi tidak bebas. Jadi ada semacam keharusan deterministik untuk menjadi bebas.

Kebebasan juga menjadi obyek kajian yang utama dalam percakapan tentang multikulturalisme, bersanding dengan kesetaraan. Dalam hal ini kebebasan merupakan landasan bagi terbangunnya dinamika dalam masyarakat multikultural, sementara kesetaraan menjadi landasan bagi terbangunnya stabilitas dalam hidup bersama. Begitu juga ketika berbicara tentang publik dan privat. Publik cenderung mengandalkan dan memperjuangkan kesetaraan, sementara privat lebih bergerak dalam ranah kebebasan. Ini bisa terjadi juga dengan budaya dan politik. Politik lebih memperjuangkan kesetaraan, sementara budaya lebih membuka ruang bagi kebebasan.[5]

Kesadaran beragama termasuk dalam domain privat yang terstrukturasi di atas ruang dan relung kebebasan. Dengan demikian, dalam konteks kehidupan beragama, orang tidak hanya harus selalu mencanangkan kebebasan beragama, melainkan juga harus menyatakan dengan lantang bahwa dalam menjalankan kegiatan beragama pun orang membutuhkan kebebasan. Satu tanda keanekaragaman yang penting adalah adanya pembaharuan dan pertobatan. Hanya orang bebas yang bisa bertobat dan memperbaharui diri. Tobat dan pembaharuan itu tidak bisa dipaksakan, atau didorong dengan ancaman. Orang yang menyatakan diri tobat hanya lantaran terdorong oleh rasa takut terhadap ancaman atau penyiksaan, sebenarnya tidak bertobat, melainkan takut. Tobat yang dipaksakan sesungguhnya adalah tobat yang dipalsukan, dan merupakan bagian dari hipokrisi atau kemunafikan.

Selain itu keanekaragaman kehidupan beragama sebagai bagian dari budaya dapat juga didekati dari aspek ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan agama di sini seperti teologi misalnya, lebih dimaksudkan untuk menemukan kebenaran daripada mengklaim kebenaran. Teologi tidak bermaksud membuktikan kesesatan ajaran melainkan untuk mempertanggung jawabkan penafsiran terhadap ajaran Tuhan. Dalam hal ini teologi harus mengacu pada peristiwa historis tertentu sebagai peristiwa perwahyuan lalu dirumuskan agar dipahami manusia sesuai zamannya.[6]

Dalam teologi kita berbicara tentang pendekatan terhadap agama dengan menggunakan bagian dari aspek budaya manusia yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Teologi adalah ilmu. Kebenaran-kebenaran agama harus masuk ke dalam kondisi dan kemampuan serta keterbatasan manusia juga yang kita sebut ilmu pengetahuan. Dalam kaitan dengan agama kita juga bisa bicara tentang noumenon (apriori) agama, yang akhirnya kita terima sebagai fenomenon (aposteriori) dalam budaya manusia.[7] Dan fenomenon yang aposteriori itu pun tak pernah bisa seragam. Dalam hal ini agama tidak hanya mengarah pada keadaan obyektifnya yang datang dari Tuhan, melainkan juga pada keadaan subyektif manusia yang menangkapnya. Bukan hanya manusia yang datang pada agama, tetapi agama juga datang pada manusia, masuk dalam daya tangkap dan alam pikiran manusia. Kebenaran-kebenaran agama itu termasuk dalam seluruh aspek kemanusiaan, entah pengetahuan, perasaan, historisitas, kebebasannya, fantasi dan imaginasi, kesan dan perasaannya, postulat dan ketegori-kategori yang ada dalam dirinya sebagai subyek, yang semuanya pasti tidak akan berujung pada suatu keseragaman budaya. Setiap upaya penyeragaman agama selalu akan bermuara pada keanekaragaman.

Walaupun, di wilayah publik ada kemungkinan untuk menjadi seragam, tetapi di wilayah ini juga, kita berhadapan dengan suatu kecenderungan yang kuat pada setiap orang untuk menunjukkan identitasnya yang berbeda dari yang lain. Tampil beda merupakan satu metode yang efektif untuk menunjukkan identitas. Maka kecenderungan ini akan ikut mempersulit terjadinya keseragaman. Ketika terjadi keseragaman, akan ada orang yang ingin menunjukkan dirinya sebagai berbeda dari yang lain; ingin menunjukkan bahwa apa yang diyakininya itu lebih benar dari yang lain; ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih saleh dari yang lain karena mengikuti ajaran tertentu yang dianggap lebih autentik. Ini mudah sekali terjadi dalam lingkup agama karena ajaran-ajaran agama itu menyangkut kebenaran yang dikukuhkan dengan keyakinan iman, dan bukannya berdasarkan pembuktian empiris faktual. Perlu disadari bahwa kebenaran atas dasar pembuktian empiris sekalipun, sesungguhnya tidak pernah sampai pada kebenaran mutlak. Pembuktian-pembuktian dengan metode induktif hanya sampai pada kebenaran yang diukur berdasarkan tingkat probabilitas, bukan tingkat absolutlitas; dan bisa teruji dengan falsifikasi, dan bukan sekadar verifikasi.

Tidak mengherankan bahwa keanekaragaman selalu akan tampil, bahkan ketika sudah dicapai keseragaman. Setiap kali keseragaman ditampilkan, akan muncul juga perbedaan. Keanekaragaman itu ibarat mutant yang terus timbul setiap kali ada keseragaman baru yang muncul. Ketika perbedaan-perbedaan dianggap sebagai kondisi dan biang konflik serta percecokan, muncullah juga di sana usaha penyeragaman. Tetapi ketika keseragaman dicapai, aspek keanekaragaman lain pun akan tampil. Bukan hanya orang yang berbeda agama atau berbeda iman saja yang bisa mengekspresikan imannya secara berbeda, melainkan juga orang yang seiman.

[1] Thomas Lickona adalah penulis buku “What Is Effective Character Education”, yang banyak berkecimpung dalam kegiatan membangun karakter.

[2] Jurgen Hambermas: “Basis Prapolitis sebuah Negara Hukum yang Demokratis?”, dalam Paul Budi Kleden & Adrianus Sunarko, (ed.) (2010), Dialektika Sekularisasi, Yogyakarta, Penerbit Lamalera dan Penerbit Ledalero, hal. 4, 24.

[3] Sunarko, A., “Dialog Teologis dengan Jϋrgen Habermas” dalam: Paul Budi Kleden & Adrianus Sunarko (ed.). op cit., hal. 60.

[4] Bisa disimak dalam pembicaraan Immanuel Kant tentang postulat-postulat yang sudah ada dalam diri manusia yang harus diterima sebagai ada.

[5] Molan, Benyamin. 2015. Multikulturalisme: Cerdas Membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis. Jakarta, Indeks, hal. 35-51.

[6] Sunarko, A., op.cit., hal. 60.

[7] Dua, Mikhael, (2014), Metode dan Perubahan Pandangan, Jakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, hal. 96-103.

Ini adalah kutipan sebagian dari artikel berjudul Pluralitas Agama dan Konflik Beragama yang selengkapnya dimuat dalam Respons: Jurnal Etika Sosial, Vol. 19, No. 1, Juli 2014 yang dapat dibaca juga di ojs.atmajaya.ac.id/index.php/ppe/article/view/320/264

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s