SUTAN SJAHRIR: MANUSIA, NASIONALIS, SOSIALIS, DAN DEMOKRAT SEJATI

Tulisan ini adalah satu penggalan dari makalah yang disampaikan pada Simposium Nasional: “Menggali Cita-Cita Kemerdekaan Indonesia” di Unika Atma Jaya Jakarta, dan dimuat dalam Jurnal Respons, Volume 17, Nomor 02, Desember 2012, dengan Judul: Sjahrir: Pemimpin Merdeka, Rakyat Merdeka, dalam Negara Merdeka. Teks lengkap dengan catatan kaki dapat dibaca di jurnal tersebut.

Ketika membaca Sjahrir, setidaknya terlihat bentangan benang merah yang cukup tegas dan transparan dalam hidup, konsep, gagasan, perjuangan, serta tindak laku politis dan nonpolitisnya.  Tampak bahwa dia adalah tipe pemimpin merdeka bagi rakyat yang merdeka. Artinya tujuan perjuangannya adalah bahwa Indonesia harus menjadi negara merdeka yang pemimpin dan rakyatnya merdeka dan saling memerdekakan. Dan konsep besarnya ini mau dicapainya dalam sosialisme, nasionalisme, serta demokrasi, dan dengan cara damai, diplomatis, tanpa kekerasan. Karena itulah dia mengkritisi Soekarno yang terlalu mengagungkan nasionalisme, tanpa mengimbanginya dengan demokrasi. Karena itu pula dia berseberangan dengan kaum komunis yang menurut dia telah menghancurkan semangat sosialisme dalam menghargai martabat manusia.

Bagi Sjahrir, merdeka tidak hanya berarti bebas dari cengkeraman kekuasaan Belanda saja, melainkan merdeka dari perilaku, tindakan dan mental yang menghambat perkembangan sebagai manusia yang utuh. Ada kekhawatiran yang menggelayut, bahwa kemerdekaan hanya berarti peralihan kekuasaan imperialisme dan kolonialisme Belanda, ke feodalisme fasis buatan dalam negeri. Artinya kemerdekaan dari penjajahan hanyalah tujuan instrumental menuju tujuan terminal yakni kemerdekaan sejati sebagai manusia. Ini tampaknya lebih menjadi sasaran perhatian Sjahrir. Karena itu politik dan kekuasaan pun bagi dia hanyalah sarana untuk mengejar tujuan itu. Ketika sarana tidak lagi bisa berfungsi dalam mengejar tujuannya, dia tidak memaksakan diri untuk menggenggam erat kekuasaan di tangannya, walaupun sebenarnya mungkin untuk dilakukannya. Sikap inilah yang membuat dia secara taat asas melepaskan jabatan Perdana Menteri, ketika dia memastikan tidak adanya cukup dukungan lagi dari partainya.

Tindakan diplomatiknya juga menunjukkan keyakinan itu. Dia lebih memilih jalan perundingan-perundingan diplomatis dalam masa revolusi ketika harus mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia yang baru merdeka itu. Dia menghindari sedapat mungkin terjadinya kekerasan. Dia sadar betul bahwa Belanda terlalu tangguh bagi Indonesia di medan tempur. Dan kekerasan berarti pertumpahan darah dan korban akan bergelimpangan di pihak Indonesia.

Strategi dan taktiknya yang berwawasan jauh ke depan dan berorientasi pada kemanusiaan, tidak banyak dipahami orang pada zamannya, terutama mereka yang berdarah panas dan emosional, dan ingin cepat melihat Indonesia tampil sebagai negara merdeka yang berdaulat. Sjahrir menjadi seperti seorang tokoh yang lahir prematur. Ide, konsep dan pemikirannya belum bisa diserap dengan baik pada zamannya. Pemikiran-pemikirannya yang jauh melintasi zamannya, membuat dia hanya bisa dipahami dalam sejarah. Cita-cita kemerdekaannya tidak sebatas menyingkirkan penjajah melainkan menyingkirkan penjajahan yang entah dilakukan oleh siapa pun. Dengan kata lain merdeka artinya bebas dari baik tindakan dijajah (obyek) maupun tindakan menjajah (subyek). Dia mendambakan Indonesia yang merdeka, baik rakyat maupun pemimpinnya, dalam nasionalisme demokratis yang sosialis untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh berdaulat, adil dan berkeadaban.

Sjahrir dilahirkan pada tanggal 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat sebagai anak dari Moh. Rasad Gelar Maha Raja Soetan, asal Kota Gedang, Bukit Tinggi. Kakek dan ayahnya bekerja sebagai jaksa pemerintah Hindia Belanda. Dalam tubuh Sutan Sjahrir juga mengalir darah bangsawan Mandailing Natal; ibunya berasal dari keturunan langsung Tuanku Besar Sintan dari Natal. Jadi sejak kecil Sjahrir telah menikmati kemapanan ekonomi dan kehidupan keluarga yang modern.

Dia menamatkan European Lagers School dan Mulo di Medan pada tahun 1926. Pada tahun yang sama dia melanjutkan sekolahnya ke Algemeene Middelbare School jurusan Westers Klassiek di Bandung. Dia beruntung mendapatkan pendidikan ini yang tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Belanda dan Timur Asing, melainkan juga anak-anak pribumi bangsawan dan pegawai-pegawai tinggi pemerintah Hindia Belanda, sebagai bagian dari politik etis yang dijalankan Belanda.

Sebagai siswa Sjahrir menunjukkan kecerdasan dan sikap kritisnya. Dia belajar sejarah Kerajaan Romawi, Yunani kuno, bahkan belajar filsafat dan bahasa Latin. Rupanya karakter kritis dan rasionalnya banyak terbangun  oleh apa yang dipelajarinya. Kecerdasannya didukung oleh kegemarannya membaca dan mengikuti perkembangan zaman melalui berita-berita di surat kabar Belanda. Sikap kritis yang melekat pada dirinya membuat dia berkembang menjadi politikus yang berkarakter. Dia tidak segan untuk berdebat dengan guru-guru Belanda yang biasanya ditakuti di sekolahnya.  Dia bahkan sudah berani menegur Sukarno dalam suatu rapat Pemuda Indonesia (PI) yang dipimpinnya, ketika Sukarno menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda, dan Bahasa Belanda saat berdebat panas dengan seorang peserta wanita bernama Suwarni.

Menyaksikan pemberontakan PKI di tahun 1926 (ketika tiba di Bandung) membuat dia mulai tertarik pada kegiatan berorganisasi. Di sekolah AMS dia menghimpun teman-temannya membentuk study club yang diberi nama Patriae Scientiaeque (PSQ): Untuk Tanah Air dan Ilmu Pengetahuan. Selanjutnya dia juga aktif dalam organisasi pemuda Jong Indonesia yang kemudian menjadi “Pemuda Indonesia”, yang sukses menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia dan mencetuskan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Aktif dalam pemberantasan buta huruf, membuat dia ikut mendirikan perguruan nasional (Volks Universiteit) “Cahya” di Bandung. Untuk mencari dana, dia giat dalam perkumpulan “Batovis” (Bandungse Toneel Vereniging Van Indonesise Studerenden) yang berkeliling mementaskan lakon dan tonil. Di sini tampak mulai bertumbuh wawasan kemanusiaannya menyangkut pentingnya pendidikan bagi manusia merdeka.

Dengan demikian tampak bahwa Sjahrir bukan seorang kutu buku yang hanya bergelut dengan teori. Dia juga memblusuk ke lapangan, bergaul dan bersosialisasi dengan teman-teman, bahkan ikut berolah raga bermain musik, dan sebagai remaja modern tidak ketinggalan dari pesta dansa. Dia berkembang menjadi pribadi yang berprinsip, tetapi tidak kaku, dan ada kesan bahwa dia, seperti counterpartnya Tan Malaka, seorang yang sangat rasionalistik dan cenderung sekularistik.

Setamat AMS, pada awal Juni 1929, Sjahrir berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studinya. Dia masuk Fakultas Hukum Universitas Amsterdam, sesuai saran keluarganya untuk kelak menggantikan ayahnya sebagai jaksa. Di samping belajar dia juga aktif dalam kegiatan organisasi. Begitu tiba di Belanda dia langsung mengontak ketua Amsterdamsche Sociaal Democratische Studenten Club, yakni Salomon Tas dan langsung bergabung dengan perkumpulan mahasiswa sosialis itu. Dia mendalami Sosialisme secara sungguh-sungguh, tidak hanya berkutat dengan teori-teorinya, melainkan juga mempraktikkan kehidupan proletariat bersama dengan teman-temannya dari kelompok sosialis itu. Dan untuk lebih mengenal situasi dan pergerakan buruh dia bekerja pada sekretariat Federasi Buruh Transport Internasional (International Transport Wrokers’ Federation).

Sebagai mahasiswa Indonesia dia juga menjadi anggota Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda yang waktu itu diketuai Mohammad Hatta. Ketika PI mulai dikuasai gerakan komunis, Hatta dan Sjahrir disingkirkan. Hatta begitu terpukul, tetapi tidak demikian dengan Sjahrir. Dia mengatakan bahwa keduanya sudah mundur seminggu sebelumnya karena tidak mau bekerja sama dengan komunis dan menjadi lokomotif Moskow. “Bagaimana bisa mendepak orang yang sudah keluar.” Itulah Sjahrir. Dia tidak melihat kegagalan sebagai akhir kebuntuan.

Pada awal 1930-an pemerintah Belanda tampaknya mulai khawatir dengan pergerakan nasional di tanah air dan cenderung bersikap lebih represif. Partai Nasional Indonesia (PNI) akhirnya membubarkan diri, karena pemimpinnya ditangkap dan dipenjarakan. Hal ini merisaukan kelompok Perhimpunan Indonesia di Belanda yang menyerukan, melalui tulisan-tulisan di Daulat Rakjat, agar gerakan-gerakan itu harus tetap berjalan.

Sjahrir akhirnya terpaksa menghentikan studinya dan pulang ke tanah air pada akhir tahun 1931. Dia langsung bergabung dengan Partai Nasional Baru (PNI Baru), dan menjadi ketuanya pada tahun 1932. Selain itu dia juga menjadi aktivis dan pengggiat dalam pergerakan buruh dan menyumbang banyak konsep mengenai masalah-masalah perburuhan melalui tulisan-tulisannya di Daulat Rakyat. Ujung-ujungnya dia didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia pada tahun 1933.

Kembalinya Hatta ke tanah air pada tahun 1932, membawa angin segar dan harapan baru. Hatta segera memimpin PNI Baru. Kerja sama Sjahrir Hatta mendorong partai itu lebih bergerak menjadi partai pengkaderan daripada partai massa. Kualitas dan kemajuan yang dicapai partai ini ternyata lebih merisaukan pihak Belanda, dibanding partai-partai massa. Pemerintah kolonial Belanda akhirnya menangkap Sjahrir dan Hatta lalu membuang mereka ke Boven-Digul. Setelah hampir setahun bertahan hidup di kawasan yang ganas malarianya itu, Sjahrir dan Hatta dipindahkan ke Banda Neira.

Banda Neira menjadi tempat yang spesial di hati Sjahrir. Di sana dia banyak bergaul dengan masyarakat Banda, dan mengisi waktunya dengan mengajar anak-anak Banda. Di sinilah dia mengadopsi tiga anaknya yang kemudian dibawanya ke Jakarta. Dia juga bertemu dan bergaul akrab dengan seorang pendeta di sana. Lucunya, karena tahu banyak tentang Alkitab dan mengerti bahasa Latin, Sjahrir dikira seorang Kristen. Si pendeta malah berharap Sjahrir bisa menggantikannya ketika dia sekali kelak meninggalkan Banda Neira. Sjahrir dan Hatta baru meninggalkan Banda pada Februari tahun 1942 setelah pecah Perang Pasifik. Mereka kemudian dipindahkan ke Sukabumi.

Pada masa pendudukan Jepang, nama Sjahrir tidak berkumandang seheboh dan sepopuler Sukarno Hatta. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta bergerak dalam diplomasi bekerja sama dengan Jepang, Sjahrir lebih memilih bergerak di bawah tanah dan tidak mau berkolaborasi dengan Jepang. Sikapnya yang anti fasisme membuat dia menganggap bahwa kerja sama dengan fasisme itu bertolak belakang dengan gerakan menuju kesejatian kemerdekaan. Kemerdekaan sejati hanya bisa dikemas dalam demokrasi dan bukan fasisme. Bagi Sjahrir kemerdekaan itu termasuk nilai moral yang harus dikejar dengan cara yang etis. Nilai moral yang dikejar dengan cara yang tidak etis akan tereduksi nilainya menjadi non-moral. Bekerja sama dengan Jepang rasanya tidak etis karena Jepang berbohong dengan memberikan janji-janji dan informasi palsu. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sejati, tidak bisa dibangun di atas dasar kebohongan. Sesuatu yang benar harus dikejar melalui proses yang benar.

Kemampuannya untuk melihat jauh ke depan membuat ramalannya bahwa Jepang akan kalah dalam perang akhirnya memang terbukti. Keyakinan yang didapatkan dari analisisnya yang tajam ini membuat dia lebih berkonsentrasi dan berpikir jauh ke depan pada ide dan konsep-konsep tentang membangun Indonesia merdeka, dan tidak hanya berkutat pada perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah.

Pada masa revolusi, Sjahrir mengerahkan seluruh kemampuan politisnya untuk mendapatkan pengakuan atas negara Indonesia yang baru merdeka. Untuk itu dia berupaya meyakinkan dunia bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan rakyat dan bukan diterima secara cuma-cuma sebagai hadiah dari Jepang; bahwa negara Indonesia adalah negara yang mandiri dan bukan negara boneka buatan Jepang.

Dia berusaha keras bersama Hatta untuk menampilkan Indonesia sebagai negara yang demokratis, dengan membuka peluang bagi berdirinya partai-partai politik. Selain mampu menghindari berkembangnya imperialisme, kolonialisme, dan fasisme berwajah lama yakni feodalisme dan kepatuhan yang tidak kritis, kebijakan politis ini juga penting di mata dunia internasional bahwa negara Indonesia dibangun secara demokratis atas kemauan rakyat.

Analisisnya yang tajam tentang peta politik dunia dan bagaimana seharusnya sikap Indonesia, tampak dalam bukunya Perjuangan Kita. Berdasarkan analisisnya terhadap perkembangan situasi terakhir itulah dia sangat yakin bahwa perang akan segera berakhir dan Indonesia harus bersiaga untuk segera memproklamirkan kemerdekaannya. Bisa dimengerti betapa kecewanya dia ketika para pemimpin tidak cukup sigap dan berani untuk melakukan itu. Mereka masih saja percaya kepada janji-janji manis Jepang yang cenderung memperdaya, dan menutup segala informasi dari luar atau sekurang-kurangnya menyensor dan merekayasanya agar tidak terjadi gejolak. Rakyat Indonesia tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia, dan terus dihasut untuk membenci bangsa-bangsa lain, kecuali Jepang. Sementara rakyat menunggu dalam kegelisahan, janji kemerdekaan tak pernah terwujud. Semboyan merdeka atau mati malah membingungkan,  karena tak kunjung ada kemerdekaan dan kematian pun tidak datang-datang.

Tentang ini Sjahrir menulis: “Terlambat datangnya balatentara Sekutu untuk menggantikan balatentara Jepang yang tidak berkemauan lagi untuk memerintah, sebenarnya memberikan kesempatan yang baik bagi pemerintahan Negara Republik Indonesia. Akan tetapi hal ini tidak tercapai seperti seharusnya. Sebab yang pertama ialah bahwa yang mengendalikan pemerintahan Negara Republik Indonesia bukan orang yang berjiwa kuat. Kebanyakan dari mereka telah terlalu biasa membungkuk serta berlari untuk Jepang atau Belanda; jiwanya bimbang dan nyata tidak sanggup bertindak dan bertanggung jawab. Sebab yang kedua adalah bahwa banyak diantara mereka merasa berhutang budi kepada Jepang, yang mengkurniakan persediaan Indonesia Merdeka pada mereka. Akhirnya dianggapnya, bahwa ia menjadi pemerintah, ialah oleh karena bekerja bersama dengan Jepang.” Dia merasa para pemimpin terlalu lambat dalam bertindak.

Berdasarkan analisisnya itu, dia berkeyakinan bahwa Indonesia mestinya sudah merdeka lebih cepat jika tidak terlalu percaya pada janji-janji bohong Jepang.  Kekecewaan-kekecewaan terhadap kelambanan inilah yang membuat Sjahrir yang didukung para pemuda mendesak Sukarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus, ketika ada berita bahwa  Jepang menyerah tanpa syarat. Berita hangat itu disampaikan kepada Sukarno Hatta. Tetapi kedua pemimpin itu ragu-ragu dan tetap setia pada janji Jepang. Mereka tetap menunggu sesuai dengan prosedur yang sudah diputuskan bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPPKI) akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 September 1945. Rupanya atas permainan Sjahrir terjadilah penculikan Sukarno Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh para pemuda,  yang mendesak Sukarno Hatta untuk segera memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi akhirnya terlaksana pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sjahrir, yang rupanya juga berada di balik peristiwa bersejarah itu, tidak ingin ada kesan bagi dunia internasional, bahwa Indonesia adalah negara boneka buatan Jepang. Dia ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan sejati rakyat Indonesia, dan Indonesia bukanlah negara boneka dan bukan hasil kemisan dan hadiah dari Jepang. Dan sebagai orang yang bekerja di bawah tanah, Sjahrir tidak tampil saat peristiwa bersejarah itu. Bagi dia itu bukan tujuan terminal dari perjuangannya. Tujuan terminalnya adalah kemerdekaan sejati, bagi rakyat Indonesia, yakni kerakyatan, kesamaan derajat sebagai manusia. Keterlambatan para pemimpin memproklamirkan kemerdekaan adalah bagian dari tindakan yang menghambat pertumbuhan menuju kemerdekaan sejati. Dalam negara merdeka inilah Sjahrir ingin mewujudkan ide dan konsepnya membentuk negara sosialis yang nasionalis dan demokratis.

Yang jelas kemerdekaan negara ini barulah langkah awal. Masih ada langkah yang jauh lebih penting setelah itu yang justru menjadi impiannya, yakni mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat. Di situ dia akan mengimplikasikan seluruh ide dan konsep sosialismenya yang demokratis untuk Indonesia merdeka. Tetapi satu langkah masih menanti yakni bagaimana mendapatkan pengakuan atas kedaulatan itu dari dunia internasional.

Dalam masa revolusi kemerdekaan inilah nama Sjahrir semakin berkibar. Merebut kemerdekaan sudah dilakukan, tinggal bagaimana mempertahankannya dan mengisinya. Ini menjadi masa yang penuh gejolak. Indonesia yang sudah diproklamirkan sebagai negara merdeka, belum mendapatkan pengakuaan internasional. Maka selama situasi masih tak menentu seperti ini, Belanda sesewaktu bisa mendapatkan dukungan untuk mengembalikan Indonesia ke bawah kuasanya seperti semula sebelum perang. Upaya memperebutkan dukungan itulah yang menjadi arah diplomasi Sjahrir. Dia ingin selekasnya melihat Indonesia tampil sebagai negara yang berdaulat.

Inilah juga  yang menjadi bagian dari strategi dan taktik politiknya, ketika dia mengusulkan agar Indonesia menganut sistem pemerintahan dengan perdana menteri untuk mengalihkan kepemimpinan dari tangan Soekarno Hatta yang dianggap telah berkolaborasi dengan Jepang. Dia tahu bahwa di satu pihak posisi Soekarno Hatta sangat kuat di dalam negeri karena mendapat dukungan penuh rakyat. Maka sulit untuk menggeser Soekarno Hatta dari kepemimpinan Indonesia. Itu diakuinya sendiri ketika dia mengelilingi pulau Jawa dan melihat rakyat begitu semangat mendukung Soekarno dan Hatta. Sementara di pihak lain, kenyataan bahwa Soekarno Hatta pernah bekerja sama dengan Jepang membuat Indonesia sulit mendapatkan pengakuan internasional. Karena itu ide mengalihkan kabinet dari presidensiil ke  kabinet parlementer pada saat itu menjadi pilihan dan siasat yang cemerlang, setelah sebelumnya mengubah KNPI menjadi badan legislatif sebelum terbentuknya MPR/DPR. Soekarno Hatta menyetujui sisasat ini dengan mengeluarkan Maklumat Negara RI No. X, tahun 1945, dan mengangkat Sjahrir sebagai perdana menteri. Dan hasilnya mulai terlihat. Sekutu mulai menunjukkan tanda-tanda pengakuan akan kedaulatan Indonesia dengan terbukanya peluang untuk melakukan perundingan-perundingan.

Kondisi ini membuat posisi Indonesia, baik ke dalam maupun keluar, menjadi kuat. Secara ke dalam Indonesia tetap kokoh, karena pimpinan berada di tangan presiden Soekarno dan Hatta yang mendapat dukungan penuh dari rakyat, sementara keluar juga kokoh karena dunia melihat bahwa pemimpin Indonesia adalah dari golongan yang tidak bekerja sama dengan fasisme Jepang.

Keinginan Sjahrir agar Indonesia merdeka segera terbentuk, tampak juga dalam perjanjian Linggarjati yang dianggap sebagian besar elit dan rakyat waktu itu sebagai mengecewakan. Bagi Sjahrir itu Lingarjati adalah bagian dari langkah menuju keberhasilan. Ini dianggapnya sebagai langkah awal yang konkrit menuju perwujudan negara Indonesia yang berdaulat. Maka walaupun pengakuan negara Indonesia masih sebatas Jawa dan Sumatera, Sjahrir merasa ini sudah merupakan langkah awal yang baik untuk mulai mewujudkan gagasan-gagasannya tentang bagaimana menegakkan sebuah negara yang berdaulat. Kesuksesan ini lebih menjadi nyata di kemudian hari ketika Linggarjati yang dikecam sebagai kegagalan Sjahrir itu malah berbuah manis setelah ditimpali aksi militer Belanda pada 21 Juli 1947. Masalah  Indonesia berhasil masuk agenda Forum PBB. Sjahrir diutus ke PBB untuk mewakili Indonesia bersama Haji Agus Salim. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Sjahrir menyampaikan pidato di PBB dan membawa masalah Indonesia ke arena internasional. Belanda gagal melokalisasi masalah ini menjadi hanya pertikaian dalam negeri saja. Perjalanan menuju kedaulatan Indonesia menjadi semakin lapang.

Taktik dan strategi diplomatisnya yang piawai, secara perlahan tetapi pasti menghasilkan pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia. Dia ingin segera mewujudkan gagasan-gagasan tentang bagaimana mengisi kemerdekaan itu dan membentuk manusia Indonesia yang tidak hanya merdeka dari penjajah, melainkan juga dari kemiskinan, kebodohan, pemikiran yang tidak rasional, tahyul, dsb. Ini menjadi sasaran dan titik fokus Sjahrir. Bisa dimengerti bahwa waktu itu dia sudah mulai berpikir tentang welfare state dan pajak progresif.

Setelah tiga kali menjabat Perdana Menteri dalam Kabinet Sjahrir I, II, dan III, dan menjadi perwakilan Indonesia di PBB, ia kemudian mendapat tugas untuk menjadi penasihat presiden Soekarno dan duta besar keliling. Dia juga tetap aktif mengembangkan partai Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang didirikannya pada tahun 1948. Partai ini dianggap alternatif sosialis karena walaupun berhaluan kiri namun anti komunis Soviet. Menurut dia sosialis artinya menghargai martabat manusia dalam kesetaraan. Komunis dianggapnya mengabaikan hal ini.

Partai yang dianggap elit dan berkonsentrasi pada pengkaderan ini mengalami kekalahan pada pemilihan umum tahun 1955. Dalam pemilihan umum tahun 1955, PSI yang hanya meraup dua persen suara, kalah telak dari partai-partai massa. Ini adalah bagian dari konsistensi yang diyakini. Partainya yang mengandalkan kaderisasi yang elitis disertai sikapnya yang sangat rasional membuat dia kurang memperhitungkan aspek-aspek lain yang ada dalam hati rakyat. Ternyata “rakyat tidak memilih berdasarkan motif agung. Melainkan karena mengikuti pemimpin yang mereka hormati dalam kehidupan sehari-hari. Bukan pahlawan, bukan pemuda revolusi, melainkan kiai, guru mengaji, lurah, dan mandor.” Tetapi apa pun hasilnya dia tetap melihat sisi optimis yang lain yakni bahwa pemilihan umum telah menjadi titik awal peralihan tanggung jawab urusan negara dari kaum terpelajar dan politikus —termasuk para pendiri bangsa—kepada rakyat. Bagi dia negara adalah wilayah publik milik rakyat. Wilayah ini tidak bisa dikapling menjadi wilayah privat, entah oleh politikus, kaum terpelajar, pemimpin agama, kelompok politik, organisasi massa tertentu, bahkan tokoh atau pemimpin tertentu.

Sejak PSSI kalah, bintang Sjahrir mulai pudar. PSI kelak dibubarkan Soekarno pada tahun 1960 karena dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI. Sjahrir kemudian ditangkap dan ditahan, pada tahun 1962–1965 tanpa pernah diadili sampai akhirnya jatuh sakit lantaran terserang stroke. Dia baru diizinkan berobat ke Swiss setelah sakitnya semakin parah. Manusia, nasionalis, dan demokrat sejati itu akhirnya melintasi batas kehidupan duniawi pada 9 April 1966 di Zürich, Swiss, dan merdeka untuk selamanya.

Perjuangan Kita

Visinya tentang segera terwujudnya Indonesia yang berdaulat, membuat dia sudah berpikir jauh ke depan tentang Indonesia. Ide-ide tentang membangun Indonesia ke depan ini tertuang dalam bukunya berjudul Perjuangan Kita. Buku kecil ini dianggap sebagai kompas pedoman bagi negara Indonesia, yang ketika merdeka, ibarat kapal yang bertolak lepas pantai ke tengah laut dan berlayar tanpa tahu di mana keberadaannya dan ke mana tujuannya.

Dalam buku ini dia mula-mula berbicara tentang situasi Indonesia di awal masa kemerdekaan. Situasi masih kacau, rakyat bersemangat tetapi keadaannya memprihatinkan. Kekacauan terjadi karena banyak orang kehilangan jabatan dan mata pencahariannya. Kelaparan terjadi di desa. Banyak orang desa lari ke kota, untuk menghindari kelaparan dan juga kerja paksa.  Ribuan orang bekas romusha dan heiho melarikan diri ke kota. Kota menjadi tempat bertumpuknya masalah. Pemerintah tidak cukup kuat, para pemimpin yang mengambil alih pemerintahan berjiwa lemah. Ada semacam kecanggungan terhadap Jepang yang dianggap telah menganugerahkan kemerdekaan. Dan para pemuda tidak cakap untuk menjadi pemimpin, hanya bisa baris berbaris, dan hanya meniru-niru Jepang.

Dalam bukunya yang berjudul Perdjoengan Kita, tampak sekali pemikirannya tentang kemanusiaan. Sepertinya bagi dia, lawan dari penjajahan dan penindasan itu bukan kemerdekaan negara, melainkan kebangkitan kemanusiaan dan tegaknya martabat manusia. Kemerdekaan negara hanyalah sarana untuk mencapai kemerdekaan manusia. Karenanya buku ini terlihat seperti menyuarakan juga ceramah Sartre ‘Existentialism as a Humanism’ (Eksistensialisme sebagai Humanisme), yang menggemakan semangat eksistensialisme, bahwa eksistensi mendahului esensi, sehingga memberi semangat lagi pada manusia, yang terpuruk oleh kehancuran kemanusiaan yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II. Bahwa manusia itu merdeka dan tidak terdeterminasi oleh pengalaman buruk yang begitu menghancurkan dalam perang besar itu.

Sepertinya Sjahrir terpengaruh juga oleh semangat eksistensialisme yang marak pada zaman itu. Bagi dia Indonesia harus membangun eksistensinya tanpa satu pola esensial yang mengikat. Semangat ini yang menimbulkan kekhawatirannya akan terjadinya pengukuhan kembali imperialisme tradisional yakni feodalisme. Dia melihat sepak terjang para pemimpin Indonesia yang mendapat dukungan rakyat yang begitu besar sehingga tanpa sadar tercium di sini aroma feodalisme yang sebenarnya hanyalah model lain dari fasisme dan kolonialisme. Untuk itu dia gigih memperjuangkan demokrasi sebagai pendamping semangat persatuan bangsa dalam nasionalisme. Dia menginginkan rakyat menjadi benar-benar merdeka dan tidak jatuh ke dalam model imperialisme dan kolonialisme tradisional. Bagi dia penentu eksistensi rakyat adalah rakyat yang merdeka, bukan pemimpin, kaum terpelajar, elit politik atau tentara.

Kemerdekaan Indonesia harus menjadi kemerdekaan bagi rakyat dan pemimpin. Pemimpin harus merdeka dari cara-cara fasis Jepang untuk menata Indonesia merdeka. Menurut dia, Belanda berhasil menguasai Indonesia karena “perkawinanan ratio-modern” memanfaatkan feodalisme yang sudah hidup di Indonesia. Ini sesungguhnya adalah juga bagian dari fasisme yang membelenggu. Kalau tidak ada kesadaran yang sungguh tentang hal ini maka Indonesia bisa terperosok ke dalam penjajahan bangsa sendiri.

Kekhawatiran ini berkaitan juga dengan kekhawatirannya akan berkembangnya fasisme di Indonesia. Sikap bekerja sama dengan Jepang menunjukan adanya semacam keberpihakan pada fasisme. Trik-trik Jepang untuk menjinakkan Indonesia melalui gerakan agitasi kebangsaan membangun kebencian pada bangsa lain bahkan bangsa sendiri seperti bangsa Indo, Tionghoa, Ambon, Menado untuk mengalihkan kebencian dari Jepang. Dia melihat bahwa pengaruh fasis Jepang ini sangat kuat dan cenderung merasuk jiwa pemuda Indonesia tanpa disadari. Dia membaca adanya semacam kebanggaan dalam diri para pemuda untuk mencontohi fasisme, dan membangun Indonesia dalam semangat fasis. Dia menolak sikap ini dan menginginkan agar kita membangun masa kini dengan merajut kembali serpihan-serpihan masa lampau dan bukan dengan mengikuti tradisi.

Ini senada juga dengan apa yang dikemukakan Hannah Arendt tentang tradisi yang hilang. Bahwa modernitas telah menghancurkan tradisi dan kita terpaksa hidup tanpa sandaran tradisi. Maka Arendt mengajak kita untuk menata dan merajut kembali serpihan-serpihan masa lampau untuk membangun diri kita, dan bukannya mengandalkan dan mengikuti tradisi yang sudah hancur.

Ada kekhawatiran yang menghantui bung Sjahrir, bahwa bangsa kita justru terhanyut dan cenderung mengikuti tradisi yang terbangun oleh fasisme. Pada hal fasisme adalah bagian dari tradisi yang sudah hancur berantakan itu. Ironisnya, pemuda-pemuda kita justru mengidolakan fasisme sebagai cara untuk membangun bangsa.  Ini tentu saja harus dicegah.

Sikap yang tidak kritis semacam ini hanya akan melepaskan bangsa Indonesia dari mulut singa imperialisme dan kolonialisme untuk masuk ke dalam mulut buaya fasisme. Maka menurut dia program pertama yang harus dilaksanakan adalah pembersihan fasisme. Bahkan dia lebih cenderung mengajak kerja sama dengan Belanda untuk menghadapi fasisme. Indonesia dan Belanda waktu itu sama-sama menjadi korban fasisme. Belanda menghadapi fasisme Jerman dan Indonesia menghadapi fasisme Jepang. Ujung-ujungnya adalah pengakuan akan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tentu saja Belanda enggan mewujudkan niat baik itu, karena konsekuensi politis yang harus diambil.

Gerakan bawah tanah Sjahrir juga memberi kesan yang kuat bahwa dia ingin atau bahkan menyadari bahwa Indonesia akan segera merdeka. Itulah sebabnya gagasan pemikirannya selalu terarah ke kemerdekaan rakyat Indonesia, dan tidak hanya pada upaya kemerdekaan negara Indonesia. Seluruh pandangannya selalu menjulur jauh ke depan. Dia tidak hanya melihat apa yang harus dibuat supaya merdeka—menurut dia Indonesia akan segera merdeka karena dia meramalkan Jepang akan kalah perang — melainkan juga tak kalah penting adalah bagaimana segera mengisi kemerdekaan ini.

Sayang bahwa dia tidak bisa mewujudkan gagasan-gagasan dan idenya yang dipersiapkannya untuk membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Waktunya banyak dihabiskan justru untuk urusan-urusan politik demi mendapatkan kedaulatan bangsa Indonesia. Dan ketika Indonesia mendapatkan kedaulatan, dia tersingkir oleh lawan-lawan politiknya, yang kadang-kadang kurang memahami sepak terjangnya.

Sebagai tipe manusia dialektis, Sjahrir tidak pernah menghadapi jalan buntu. Kebuntuan adalah antitesis untuk menemukan sintesis lagi dan pada gilirannya akan memunculkan tesis baru untuk selangkah lebih maju mencapai sinstesis baru. Tetapi bagi dia sintesis baru itu merupakan proses untuk sampai pada tujuan yang merupakan sintesis yang bersifat terminal. Kemerdekaan sejati tetap menjadi sintesis terminalnya, walaupun harus ditempuh melalui proses yang kadang-kadang membutuhkan kompromi untuk sementara, demi menghindari jalan buntu yang bisa berujung pada kekerasan. Untuk itulah dia memilih diplomasi yang menempuh berbagai taktik dan trik dalam perundingan, tanpa kekerasan dan tanpa harus mengacu pada necessary evil yang merupakan upaya untuk merasionalisasikan praktik pertumbalan.

Karena sikap dialektis yang dianutnya, Syarir sering dianggap sebagai penganut Hegelian (idealistik) dan bukan Marxian (materialistik). Tetapi tampaknya batas yang begitu tegas tidak dapat dikenakan pada Sjahrir. Dia sepertinya menemukan jalannya sendiri. Dialektika Hegelian memberinya inspirasi untuk terus bergelut dari tesis ke antitesis untuk mencari sintesis baru, menuju ke sintesis terminal beraroma Marxian yang lebih tegas, dan bisa tanpa kompromi. Dia memandang realitas historis Indonesia sebagai proses yang terus berjalan dari tesis dan antitesis, menuju suatu sintesis yang semakin sempurna. Seperti Hegel dia menganggap bahwa pada akhirnya kita akan sampai pada satu sintesis yang sempurna. Inilah yang harus menjadi tujuan akhir tanpa kompromi. Baginya diplomasi adalah arena bagi kepiawaian pertarungan politis dan argumentasi untuk mencapai goal yang memang tidak pernah bisa dilepaskan dan terus menerus dikejar dengan tekun.

Sikap dialektis itu jugalah yang membuat Sjahrir selalu tampil kritis dan kreatif. Dia terus berusaha menemukan antitesis baru untuk menguji tesisnya. Ini tampak dalam pemikiran kritisnya mengecam kegilaan terhadap nasionalisme ketika sedang berada dalam perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Menurut dia nasionalisme saja tidak cukup memerdekakan, apabila kaum nasionalis tenggelam dan hanyut dalam cengkeraman feodalisme dan fasisme. Karenanya nasionalisme yang diperjuangkan harus dilengkapi dengan demokrasi. Nasionalisme tanpa demokrasi akan mudah terbendung dan terbenam dalam feodalisme yang sebenarnya tidak lain dari model fasisme modern dan imperialisme tradisional. Bangsa Indonesia harus merdeka dari semua bentuk imperialisme itu, dan hidup dalam nasionalisme yang demokratis. Tanpa demokrasi nasionalisme akan menjadi dekat sekali dengan feodalisme dan autokrasi.

Slogan merdeka atau mati pun harus dilihat dalam konteks tesis dan antitesis menuju sintesis dan bukan silogisme hipotetis disyungtif yang saling meniadakan. Untuk itulah dia lebih memilih langkah-langkah diplomatis dalam politik dan bukan kekerasan. Dia tidak ingin terlalu banyak korban yang jatuh, maka dia memainkan perannya mengupayakan kedaulatan negerinya dalam irama yang berproses dan bertumbuh dari dalam, bukan melalui paksaan dan pengkarbitan. Dengan demikian, orang bisa melihat lebih jernih dan tidak mati sia-sia dalam sikap emosional yang tidak terkendali akal. Bagi dia keberanian bukan satu-satunya keutamaan moral yang wajib dilaksanakan. Dia harus didampingi dengan kebijaksanaan. Mati untuk merebut kemerdekaan adalah berani, tetapi lebih bijaksana kalau bisa merebut kemerdekaan tanpa harus mati. Lebih parah lagi kalau orang harus mati untuk kemerdekaan yang semu.

Sebaliknya juga penting, bahwa demokrasi pun harus dibangun dalam semangat nasionalisme. Demokrasi tanpa nasionalisme akan berujung pada upaya mengejar kepentingan sendiri-sendiri yang bersifat sektarian. Kondisi ini akan melemahkan persatuan dan kesatuan hidup sebagai bangsa. Pada hal kita tahu bahwa nasionalisme justru telah terbukti menjadi senjata yang ampuh melawan penjajah dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan.

Kebencian terhadap bangsa lain juga telah menjadi kekhawatirannya sebagai bentuk ketidak-merdekaan baru. Tentang ini Sjahrir menulis dalam Perjuangan Kita: “Salah satu hal yang terpenting didalam perjuangan kita adalah sikap dan politik kita terhadap golongan-golongan yang agak mengasing di antara penduduk negeri kita, yaitu orang-orang asing, orang peranakan, Eropa atau Asia, orang yang beragama Kristen, orang Ambon, Menado dan sebagainya. Hingga sekarang kita belum mempunyai sikap dan politik yang memuaskan terhadap semua golongan ini. Malah di hari kemudian ini terjadi hal-hal yang terang salah dan merusakkan pada perjuangan kerakyatan kita.”

Ada kekhawatirannya bahwa nasionalisme tidak dibangun atas dasar cinta tanah air tetapi dibangun atas dasar benci kepada bangsa lain. “Kebencian terhadap orang Indo, Ambon dan Menado hanya dapat diartikan oleh luar negeri, bahwa kesadaran di antara rakyat banyak terbukti masih sangat tipis atau belum ada sama sekali. Selama penduduk daerah yang satu masih dapat diadu-dombakan dengan penduduk daerah yang lain, memang sulit bagi dunia akan menerimanya sebagai bangsa baru yang pantas dihormati.”

Kebencian terhadap bangsa lain yang sekarang muncul dalam penciptaan musuh bersama telah menjadi mode untuk membangun persatuan dalam kelompok. Nasionalisme yang dibangun dengan modal kebencian pada bangsa lain atau menciptakan musuh bersama itu, bukan cara yang beradab. Ini adalah bagian dari sikap dan cara demagogis. “…..kebangsaan yang memabukkan dirinya dengan nafsu membenci bangsa-bangsa asing untuk mendapat kekuatan, niscaya pada akhirnya akan berhadapan dengan seluruh dunia dan kemanusiaan. Nafsu kebangsaan yang pada mulanya dapat merupakan suatu kekuatan itu mesti tiba pada satu jalan buntu dan akhirnya mencekik dirinya sendiri dalam suasana jibaku. Kekuatan yang kita cari, adalah pada pengobaran perasaaan keadilan dan kemanusiaan. Hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia.”

Sasaran konsepnya yang terfokus pada Indonesia merdeka ditunjukkan juga dalam kecenderungannya untuk menjadi pemimpin bagi rakyat Indonesia yang merdeka. Dia menginginkan agar rakyat Indonesia menjadi rakyat yang merdeka, yang rasional, yang diakui dan dihargai dunia, bukan rakyat yang miskin, bodoh, terbelakang, kelaparan, penyakitan, kurang gizi, percaya tahyul, feodal, hanya tahu baris berbaris, mudah disuguhi konsep-konsep fasis. Dia bukan tipe pemimpin feodal yang ingin membodohi rakyatnya, atau memanfaatkan dan memanipulasi kebodohan rakyatnya, sambil membiarkan kebodohan, keterbelakangan, feodalisme tetap lestari demi melanggengkan kedudukan dan kekuasaan.  Itu gaya Belanda yang menurut dia telah memanfaatkan feodalisme di Indonesia sambil memperbodoh orang Indonesia supaya tetap bisa dikuasai. Tentang ini dia mengatakan “Penjajahan Belanda berpegang pada sisa-sisa feodalisme itu untuk menahan kemajuan sejarah bangsa kita . . . . Penjajahan Belanda itu mencari kekuatannya dengan perkawinan ratio-modern dengan feodalisme Indonesia, menjadi akhirnya contoh fasisme yang terutama didunia ini.”

Cita-citanya untuk menjadi pemimpin rakyat yang merdeka juga ditunjukkan dalam partai PSI yang dipimpinnya. PSI lebih merupakan partai kader daripada partai massa. Dalam partainya dia mendidik para kadernya untuk menjadi merdeka, dan tidak hanya sebatas menggalang massa dan menjejalinya dengan semangat nasionalisme palsu.

Kaca Mata Arendt

Membaca Sjahrir terlihat sekali konsepnya yang ditampilkan dalam kata-kata kunci, kemanusiaan, sosialisme, nasionalisme, demokrasi, diplomasi, anti-kekerasan. Selain menganut humanisme eksistensialisme,  dialektika Hegel dan Marx, dan lain-lain, Sjahrir dengan diplomasi anti kekerasannya telah mengingatkan kita pada Hannah Arendt. Kedua tokoh yang hidup hampir pada masa yang sama (Arendt 1906-1975, Sjahrir 1909-1966) memiliki konsep pemikiran yang senada. Pasti keduanya tidak pernah bertemu, tetapi mungkin pemikiran yang berkembang dalam gejolak sejarah yang sama, telah mempertemukan mereka ketika keduanya sama-sama mencurahkan perhatian pada fasisme, kekerasan, dan merosotnya nilai kemanusiaan sampai titik paling rendah dalam Perang Dunia II.

Sjahrir berhadapan dengan bahayanya nasionalisme yang menafikan demokrasi, ketika dia melihat bahaya mengancam yang datang dari munculnya demagogi dan feodalisme, sementara Arendt berhadapan dengan nasionalisme yang sudah dilepaskan dari sentuhan demokrasi, karena kekuasaan otoriter Hitler sebenarnya pada mulanya didapatkan dengan cara yang demokratis setelah partai Nazi memenangi pemilu.

Dalam gerakan fasisme yang berkembang pada zaman itu, politik yang oleh Hannah Arendt ditempatkan pada tingkat paling atas dari vita activa manusia sebagai “tindakan” (action) dan bertujuan untuk menggapai cita-cita kemanusiaan —seperti yang dipraktikkan Sjahrir— malah ditempatkan pada level instrumen saja, bahkan instrumen yang dihalalkan oleh tujuan. Sjahrir menempatkan politik juga sebagai nilai yang harus dikejar bersama dengan tujuan. Dalam hal ini dia senada lagi dengan Hannah Arendt bahwa politik sebagai “tindakan” itu tidak bisa dimanipulasi, seperti labor (kerja) dan work (karya). Labor bisa dilakukan oleh hewan, karya hanya dilakukan manusia yang menghasilkan produk dengan menggunakan alat. Tetapi tindakan, tidak. Dalam tindakan manusia berinteraksi satu sama lain secara bersama-sama, tanpa saling memanipulasi. Dan tindakan itu sendiri pun tidak punya produk-jadi yang bisa ditunjukkan. Dia adalah proses yang terus menerus menjadi. Dan ia bisa membawa akibat yang tidak bisa dihindari bahkan tidak dapat diprediksi.

Kalau kita mengamati sikap politik Sjahrir,  dengan kaca mata Arendt, terlihat bahwa Sjahrir juga telah membuat politik menjadi tindakan bersama, tanpa alat, dan tanpa produk. Ketika memperjuangkan kedaulatan Indonesia, Sjahrir sukses membuat persoalan Indonesia menjadi persoalan kemanusiaan internasional, dan bukan hanya persoalan intern antara Indonesia dan Belanda saja.  Perjanjian Linggarjati yang membuka jalan menuju kesuksesan pengakuan kedaulatan Indonesia—padahal sebenarnya oleh banyak pihak dianggap sebagai kegagalan—membayangi konsep Arendt tentang politik yang berada pada wilayah tindakan (action). Hasil perjanjian Linggarjati ternyata tidak bisa dilihat sebagai produk yang selesai, melainkan satu proses yang terus berjalan dan tak bisa ditebak.

Dan wilayah tindakan itu hanya bisa dilakukan oleh manusia yang merdeka. Karena dalam kelahirannya (natalitas) manusia menjadi makhluk merdeka yang tidak bisa ditentukan arahnya. Dengan kelahirannya dia membentuk eksistensinya sendiri yang tidak dibatasi oleh esensi.

Dan tindakan pun selalu merupakan tindakan bersama. Kerja dan karya dapat dilakukan sendiri-sendiri, tetapi tindakan tidak. Karena itu tindakan membutuhkan satu ruang publik di mana para warga dapat bersama-sama berinteraksi, bertukar pendapat, berdialog, bermusyawarah, untuk membicarakan persoalan-persoalan bersama mereka. Jika tindakan dilakukan sendiri-sendiri maka selalu akan timbul kekacauan. Di sinilah peran demokrasi dalam ruang publik. Nasionalisme yang berkembang di ruang publik, tidak cukup menjadi tanda adanya tindakan, bahkan dengan tidak adanya tindakan maka ruang publik pun tidak bisa disebut sebagai ruang publik. Apa lagi nasionalisme pun bisa dibentuk oleh fasisme dan feodalisme yang tidak mengandaikan kemerdekaan. Demokrasi justru menjadi syarat bagi negara sebagai ruang publik. Itulah sebabnya Sjahrir selalu ingin supaya rakyat harus berdaulat dalam satu negara, bukan pemimpin atau penguasa.

Selanjutnya konsep yang telah melandasi sikap Arendt dalam menolak kekerasan sebagai bagian dari politik, sebenarnya juga secara tersirat dianut oleh Sjahrir. Arendt menolak kekerasan sebagai bagian dari tindakan;  karenanya kekerasan tidak bisa dibenarkan dalam politik yang juga adalah perwujudan tindakan. Kekerasan itu bertolak belakang dengan politik yang adalah bagian dari tindakan, lantaran di situ tidak ada kemerdekaan lagi. Sementara bagi Sjahrir kekerasan itu bertentangan dengan kemanusiaan, karena akan meniadakan kemerdekaan sebagai hakikat manusia. Bagi Sjahrir kemanusiaan harus dilindungi dengan memperjuangkan kemerdekaannya. Ketika kemanusiaan ditiadakan dalam penindasan maka kemerdekaan pun  sirna. Arendt berangkat dari kemerdekaan untuk membela kemanusiaan, Sjahrir berangkat dari kemanusiaan untuk menegakkan kemerdekaan.

Karena kemerdekaan itu adalah satu nilai yang berkaitan dengan kemanusiaan maka kemerdekaan pun harus dicapai dengan jalan yang juga bernilai. Sesuatu yang sejati harus dicapai dengan cara yang sejati dan elegan, bukan dengan cara yang palsu. Hidup yang sejati itulah yang dipertaruhkan untuk memenangkan kemerdekaan sejati. Hidup akan sia-sia kalau dikorbankan untuk satu kemerdekaan yang palsu. Dan untuk sebuah kemerdekaan palsu orang tidak perlu mengorbankan hidup yang sejati.

Nasionalisme yang dibangun dan diperjuangkan haruslah nasionalisme yang memerdekakan. Jika tidak, maka seluruh semangat nasionalisme yang menggebu-gebu yang bahkan diperjuangkan dengan mengorbankan jiwa raga, bakal menjadi sia-sia. Orang tidak mati untuk kemerdekaan sejati melainkan untuk kepentingan nasionalisme semu yang hasilnya dituai oleh kaum fasis atau demagog dan imperialisme kolonialisme baru dalam wajah lama feodalisme. Dan nasionalisme yang sejati adalah nasionalisme yang disertai dengan demokrasi.

Memandang Indonesia Kini Sini

Negara Indonesia sudah merdeka dan berdaulat, sekitar 64 tahun, sejak kedaulatan RI diakui, atau 68 tahun sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Tetapi apakah pemimpin dan rakyat Indonesia sudah merdeka? Para pemimpin masih terlilit nafsu berkuasa dengan segala produk ikutannya, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kebal hukum dan lain-lain.

Rakyat hanya dimanfaatkan suaranya dalam pemilu. Suara rakyat dimanipulasi, sementara kepentingan rakyat, kemiskinan, penderitaan, bencana, hanya dijadikan lahan untuk circulus vitiosus antara membangun citra dan menebar pesona. Negara hanya menjadi sapi perah dan menjadi obyek kerukan bagi mereka yang mendapat kepercayaan rakyat untuk ikut mengelola negara ini. Kepentingan rakyat tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan hanya menjadi tujuan sampingan.

Ruang publik tempat rakyat menari bersama di arena argumentasi yang menggunakan rasio dan akal sehat, telah dibungkam oleh invasi ayat-ayat suci yang tabu untuk diperdebatkan atau alat-alat sakti mata duit yang bakal membutakan mata, menghentikan perdebatan yang dinamis dan mematahkan semua argumentasi. Negara menjadi kehilangan wibawa, linglung dan salah tingkah, lalu mencampuri moral privat yang tidak perlu dicampuri, dan tidak mencapuri moral publik yang mestinya dicampuri; hadir di tempat dia seharusnya tidak dibutuhkan dan justru tidak hadir ketika dia dibutuhkan. Sementara itu money politics berkembang dalam wajah political cost yang sering menjadi alasan jitu untuk membungkam para pengamat dan pengawas. Argumentasi yang muncul tidak lagi argumentasi dialektis melainkan argumentasi eksklusifikasi kawan-lawan, benar-sesat, orang-dalam orang luar, cincai-non-cincai.

Metode membangun persatuan ke-dalam dengan membangun rasa benci dan penciptaaan musuh dari luar, telah menjadi mode yang ampuh bagi kelompok keyakinan, organisasi politik, atau organisasi massa. “Tidak mungkin revolusi itu buahnya bermanfaat bagi masyarakat banyak kalau didasarkan pada rasa kebencian terhadap manusia. Perjuangan kemerdekaan kita harus dilandasi oleh persaudaraan kemanusiaan”. Betapa sering kita dengar ketika ada prahara menimpa partai politik, atau organisasi massa, bahkan keyakinan, maka bahasa demagogis yang muncul adalah ungkapan seperti “konspirasi,” atau “musuh-musuh atau kekuatan setan” dan “makhluk-makhluk kufur yang mau menjatuhkan partai atau keyakinan kita.” Sikap semacam ini tak akan pernah memerdekakan. Merdeka artinya mampu memutuskan dan mengambil tindakan sendiri, mampu beraksi dan bukan sekadar bereaksi.

Demokrasi yang berkembang malah melenceng dari demokrasi sesungguhnya, dan telah menimbulkan perkembangan model fasisme baru yang lebih berbau demagogis. Kaum demagog selalu membangun kekuatannya dengan membangun rasa benci terhadap pihak lain.  Apa yang dikawatirkan Sjahrir menyangkut feodalisme, dan fasisme pada zamannya, sekarang telah muncul dalam model lain berwajah demagog. Kebencian terhadap bangsa lain selalu dibangun kaum demagog dengan meminjamkan emosinya kepada rakyat dan mendapat dukungan penuh dari rakyat yang sudah terprovokasi dan terbakar emosinya. Ini adalah bagian dari demokrasi semu yang membahayakan bangsa.

Sjahrir khawatir bahwa nasionalisme yang menggebu-gebu pada zaman revolusi kemerdekaan akan menyesatkan jika tidak diimbangi dengan demokrasi. Sekarang, nasionalisme malah melempem, saat demokrasi berkembang  menjadi sekadar mengejar dan memperjuangkan kepentingan masing-masing, tanpa peduli terhadap kepentingan bersama sebagai bangsa. Dengan kata lain nasionalisme yang kuat perlu diimbangi dengan demokrasi yang sehat dan kemanusiaan. Demokrasi yang sehat perlu diikuti dengan nasionalisme dan kemanusiaan. Jika tidak maka demokrasi akan berujung pada demagogi.

Sebaliknya juga penting, bahwa demokrasi pun harus dibangun dalam semangat nasionalisme. Demokrasi tanpa nasionalisme akan berujung pada upaya mengejar kepentingan sendiri-sendiri yang bersifat sektarian. Kondisi ini akan melemahkan persatuan dan kesatuan hidup sebagai bangsa. Pada hal kita tahu bahwa nasionalisme justru telah terbukti menjadi senjata yang ampuh melawan penjajah dan merebut serta mempertahankan kemerdekaan.

Rakyat yang merdeka adalah rakyat yang berpikir jernih, tanpa terseret dalam arus emosional yang tak terkendali. Pemimpin yang merdeka adalah pemimpin yang tidak memanfaatkan semangat dan emosi rakyat untuk membangun mahligai kekuasaannya; tidak memanfaatkan kemiskinan dan kebodohan rakyat untuk mendapatkan pahala suara menuju surga kursi penguasa. Negara Indonesia yang merdeka harus dihuni oleh rakyat yang merdeka dan dipimpin oleh pemimpin yang merdeka. Dan itu hanya bisa terwujud dalam sosialisme yang menghargai kemanusiaan dan martabat manusia, nasionalisme yang dibangun atas dasar cinta tanah air dan bukan dengan menciptakan musuh bersama, dan dikembangkan dalam demokrasi yang didukung oleh kedaulatan rakyat. Untuk kemerdekaan sejati itulah Bung  Sjahrir telah mempertaruhkan hidupnya.

 

Daftar Pustaka

  1.       Anwar, Rosihan. 1980. Mengenang  Sjahrir. Jakarta: Gramedia.
  2.       Arendt, Hannah, (1959). Human Condition. New York: Doubleday /anchor Books.
  3.       _____________. 1970. On Violence. New York: Harcourt, Brace & /world, Inc.
  4.       George McTurman Kahin. 1963. Nationalism and Revolution in Indonesia. New York: Cornell University Press.
  5.       Haryatmoko. 2003. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
  6.       Matheos Viktor Messakh, Sutan Sjahrir: Teacher of the Nation, The Jakarta Post, March 10, 2009.
  7.       Respons: Jurnal Etika Sosial. Vol. 14-Nomor 01-Jui 2009.
  1.       Rosihan Anwar. 2010. Mengenang Sjahrir: Seorang tokoh Pejuang Kemerdekaan yang Tersisihkan dan Terlupakan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
  2.       Rudolf Mrazek, 1996. Sjahrir, Politik dan Pengasingan di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
  3.   Sutan Sjahrir. 1945. Perjuangan Kita.
  4.   __________.1949. Out of Exile. J. Day Co.
  5.   Tempo Edisi Khusus, 100 Tahun Sjahrir (Edisi 9 – 15, Maret 2009)

Benyamin Molan

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s