PREMIS DAN KONKLUSI DI LEMBATA

Ada berita hangat dari Lembata, NTT. 21 dari 25 anggota DPRD Lembata yang hadir dalam rapat paripurnanya, Rabu 26 Februari 2014, secara aklamasi memberhentikan Bupati Lembata Eleaser Yentji Sunur, dengan alasan bahwa sang bupati telah melakukan sejumlah kesalahan yang bertentangan dengan Undang-undang Pemerintahan. Keputusan itu sudah disampaikan kepada MA dan Mendagri untuk ditindaklanjuti. Harian Kompas (Kamis, 27 Februari 2014) membeberkan sejumlah kesalahan sang bupati seperti, melaporkan ke polisi anggota DPRD yang melakukan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah.  Bupati juga meninggalkan tugas berbulan-bulan dan membiarkan pemerintahan berajalan tanpa pengawasan dan kontrol. Kesalahan lainnya adalah sebagian besar kebijakan dan keputusan strategis, diambil bupati tanpa sepengetahuan DPRD, sementara kebijakan sepihak itu banyak meresahkan masyarakat, dan mengganggu ketenteraman warga.

Dinamika yang seharusnya mewarnai hubungan yang positif dan bersifat membangun, antara DPRD (legislatif) dan Bupati (eksekutif) di Lembata, telah berujung pada perseteruan. Hubungan yang seharusnya dinamis itu, telah berubah menjadi dinamit, ketika tidak dikelola dengan baik. Dan ledakan dinamit itu pasti memakan korban, paling kurang di pihak rakyat Lembata, yang tidak dapat sepenuhnya menikmati pembangunan karena bupati dan DPRDnya sibuk berseteru.

Kalau bupati memang bersalah, dia pantas untuk diberhentikan. Itu premis yang menghasilkan konklusi. Kalau dia melakukan kesalahan maka dia harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Itu merupakan bagian dari konsekuensi kebebasan dan wewenang yang diberikan kepadanya untuk mengambil keputusan-keputusan secara bertanggung jawab. Kalau itulah yang terjadi, maka keputusan DPRD ini adalah keputusan yang logis, dan etis. Dan semoga yang terjadi memang demikiian.

Sebaliknya yang tidak boleh terjadi–artinya kalau terjadi maka akan menjadi kurang logis dan etis– adalah kalau proses itu dibalik;  konklusinya sudah ditetapkan baru kemudian dibangun premisnya.  Jangan sampai konklusi bahwa bupati harus diberhentikan, mendahului premis untuk mendukung konklusi ini. Jika demikian maka telah terjadi sesat pikir, karena konklusi harus lahir dari premis, bukan sebaliknya konklusi melahirkan premis. Jika ini yang terjadi maka Lembata sedang membangun satu kondisi yang merangkaikan mata rantai perseteruan yang bisa saja merecoki masa depan Lembata. Posisi jabatan bupati sepertinya bakal jadi arena  pertarungan perebutan kekuasaan para elit politik kapan saja, bukan hanya lima tahun sekali dalam pemilukada. Dan rakyatlah yang menjadi korban, karena mereka bakal hanya menjadi massa mengambang yang siap terseret-seret dan terombang-ambing dalam manipulasi politik untuk kepentingan para elit, apa lagi menjelang pemilihan legislatif.

Semoga logika masih berfungsi dengan baik di Lembata ketika konklusi memang datang dari premis, dan bukannya sebaliknya premis datang dari konklusi.

Benyamin Molan Amuntoda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s