PEMBERANTASAN KORUPSI DI LEMBATA: MULAI DARI—ATAU HANYA DI—BAWAH?

Di saat semua mata tertuju ke pemilu kada Lembata, ada berita menarik dari Lembata yang dirilis Pos Kupang  Sabtu, 2 Juli 2011. Kepala Desa Wijarang diusulkan untuk dinonaktifkan oleh BPD setempat. Usul ini kemudian didukung dengan rekomendasi dari Komisi I DPRD Lembata.  Berikut beritanya:

Diduga mengorup dana ADD (alokasi dana desa), Kepala Desa Waijarang, Bernadus Kesepol Kuma, diusulkan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) setempat untuk dinonaktifkan. Komisi I DPRD Lembata mendukung langkah yang telah ditempu BPD tersebut.

Dukungan Komisi I DPRD Lembata ini termuat dalam rekomendasi yang dibuat saat rapat kerja antara Komisi I DPRD Lembata dengan mitra kerja pemerintah yakni Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata, BPMPD, Camat Nubatukan, Kades dan BPD Waijarang di ruang sidang utama DPRD Lembata, Selasa (28/6/2011). Rapat ini dihadiri sejumlah warga Desa Waijarang.

Rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Anton Gelat ini berakhir sekitar pukul 13.00 Wita dan dihadiri para anggota komisi I yakni Piter Gero, Tolis Ruing, Alwi Murin, Anton Gelat, Alex S. Lazar dan Sucitra.

Ada pun rekomendasi yang dihasilkan yakni pertama, mendukung BPD Waijarang yang telah menyampaikan surat penonaktifan Kades Waijarang itu sejak tanggal 23 November 2010 dalam koordinasi dengan camat dan BPMPD. Kedua, agar keuangan desa yang telah disalahgunakan wajib dikembalikan.

Anton Gelat dan salah satu anggota Komisi I, Petrus Gero kepada Pos Kupang, usai rapat hari itu, mengatakan, sampai batas tanggal 31 Juli 2011, dua rekomendasi itu sudah dilakukan dan dilaporkan kepada DPRD. “Tanggal 31 juli 2011 sudah dilaporkan ke Komisi I DPRD Lembata. Pada tanggal itu, kami di komisi hanya tahu saja bahwa semua masalah sudah selesai termasuk pengembalian dana ADD,” tegas Gelat dan Gero.

Keduanya menjelaskan, setelah diproses penonaktifan Kades Waijarang, BPD harus bisa menyelenggarakan proses pergantian kepala desa secepatnya agar tidak lowong.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lembata, Said Kopong, secara terpisah, mengatakan, ini bagian dari tindaklanjut yang dilakukan dari usulan BPD untuk menonkatifkan Kades Waijarang dengan alasan penyalahgunaan keuangan desa.

“Khusus untuk membuktikan penyahgunaan itu, kita mesti mengtahuinya dari hasil pemeriksaan  inspektorat. Dan hasilnya, ada temuan Rp 76 juta lebih. Itu akumulasi dari tahun 2005-2009. Dan dari Rp 76 juta ini, Rp 17 juta-nya dimanfaatkan oleh kades untuk kepentingan  pribadi. Sisanya Rp 60 juta lebih itu, oleh pihak lain, bendahara, pihak ketiga dan ada yang dipinjamkan kepada masyarakat untuk bayar pajak dan segala macam. Tapi itu tetap menjadi tanggung jawab kepala desa,  karena dia sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan di desa,” katanya.

Dari temuan yang ada ini, demikian Kopong, sudah cukup kuat alasan untuk proses pemberhentian. “Itu menyalahgunaan keuangan dan kewenangan,” katanya.

Menurutnya, BPMPD Lembata telah mendapat surat penonaktifan kades dari BPD  sejak tahun 2010, namun belum bisa diproses untuk diberhentikan lantaran belum ada hasil pemeriksaan dari inspektorat terkait menyangkut penyalahgunaan keuangan desa.

“Data hasil pemeriksaan inspektorat baru kita peroleh sekitar Februari 2011. Kita sudah koordinasikan ke camat (Nubatukan) untuk laporkan hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan per 14 April 2011 dan dengan rapat hari ini semakin jelas arahnya. Tadi dia (Kades Waijarang) juga sudah mengakui semua bahwa betul dia memanfaatkan ADD itu. Jadi sudah cukup alasan dan bukti untuk diberhentikan,” katanya.

Sebelumnya, Aliansi Rakyat Menggugat (Aram) mendesak agar Kepala Desa Waijarang, Bernadus Kesepol Kuma agar dicopot dari jabatannya karena terindikasi melakukan  korupsi keuangan desa.

Sapu bersih

Kita patut mengacungi jempol bahwa gerakan memberantas korupsi sudah berhembus di Lembata. Selama ini kita banyak berwacana tentang dari mana kita mulai bergerak memberantas korupsi, dari atas atau dari bawah, karena seluruh lapisan masyarakat sudah terkontaminasi oleh “zat adiktif” ini. Kalau gerakannya dimulai dari atas, siapa yang harus mulai. Apa lagi, ada tuntutan bahwa pembersihan harus dimulai dari alat pembersih. Pembersihan baru menjadi efektif kalau alat pembersih, alias sapunya, harus bersih terlebih dahulu. Sapunya saja masih kotor, bagaimana bisa digunakan untuk melakukan pembersihan.

Kalau mau mulai dari bawah, juga mustahil karena yang menentukan nasib yang di bawah adalah yang di atas. Sekali lagi terbentur pada soal sapu. Bagaimana sapunya bisa mulai melakukan pembersihan kalau dirinya sendiri juga tidak bersih. Mungkin ada juga sapu yang bersih, tetapi sering kali risikonya bahwa sapu yang bersih akan sungkan membersihkan sapu yang kotor. Jeruk saja tidak mau makan jeruk, masa sapu mau menyapu sapu. Di sini terendus adanya semacam aroma kesungkanan. Masalahnya adalah siapa yang akan memulai “melemparkan batu pertama”? Barang siapa yang tidak korupsi silahkan mengangkat batu pertama untuk “merajam” koruptor. Adakah yang berani? Bukankah pelempar harus bersih dulu? Dan yang lebih membuat sungkan adalah bukan hanya bersih melainkan merasa diri benar-benar bersih dan memproklamirkan diri sebagai bersih ketika mengangkat batu pertama. Ini kan bagian dari kesombongan moral.

Maka diskusi soal gerakan pemberantasan korupsi harus dimulai dari mana, atas atau bawah, hanya akan menghabiskan waktu dan tak pernah menapakkan langkah maju. Yang penting adalah mulai, entah dari bawah atau dari atas. Kalau keteladanan dari atas ternyata tidak bisa jalan, ya bisa dimulai saja dari bawah. Kalau tidak ada yang berani mengangkat batu pertama, karena semua tidak merasa cukup bersih, atau enggan memproklamirkan diri sebagai cukup bersih untuk menyapu, maka kita masih punya trik lain untuk mulai. Kita manfaatkan kita punya pepatah yang mengatakan “menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri”. Kalau ada kesungkanan mengangkat batu pertama, maka dorong saja yang di atas untuk menepuk saja air di dulang. Mudah-mudahan dengan dorongan untuk menepuk air di dulang ada risiko bahwa muka sendiri akan terpercik. Kalau terpercik terus-menerus lama-lama bisa bersih.

Teladan

Yang menarik dari peristiwa ini adalah bahwa kadesnya sendiri mengakui kesalahannya. Satu peristiwa yang patut diteladani, bukan hanya oleh rakyat di bawahnya, melainkan lebih penting oleh “rakyat” di atasnya. Memang betul bahwa keteladanan itu seharusnya datang dari atas.  Yang di atas memberi teladan kepada yang di bawah. Tetapi di zaman ini semua sudah terjungkir-balik. Sudah sulit bagi kita untuk mengharapkan bahwa keteladanan datang secara semestinya dari atas.  Maka kita harus kreatif mencari jalan lain. Rupanya keteladanan sekarang harus dimunculkan dari bawah. Mungkin ini bagian dari demokrasi. Karena dalam demokrasi yang jadi bos, atasan, penguasa, adalah rakyat. Mungkin karena itu rakyat kecil harus memberi teladan kepada atasannya. Pemimpin paling bawah yang tadinya mungkin mencoba mengikuti teladan korupsi dari atas, sekarang harus menunjukkan bahwa apa yang diteladaninya dari atas itu ternyata salah. Maka sekarang girilirannya dia memberikan teladan untuk yang di atas. Mungkin terlalu hebat untuk merujuknya sebagai pertobatan sosial.

Seluruh pergerakan moral sudah berbalik arah. Orang tua tidak hanya harus mengajar anak, melainkan juga harus belajar dari anak. Banyak orang tua yang sebenarnya tak kalah nakal dari anaknya. Anak memberikan kita pelajaran berharga tentang bagaimana menyikapi hidup ini. Dalam banyak hal kita harus menjadi seperti anak. Jujur, terbuka, dan bebas dari stres dan selalu senyum gembira. (Katanya anak-anak itu senyum 400 kali sehari, orang dewasa hanya 15 kali). Guru super justru harus banyak belajar dari muridnya. Maka sekolah tidak lagi menjadi tempat untuk menjejalkan instruksi pembelajaran melainkan menjadi arena interaksi pembelajaran. Pastor juga belajar dari umatnya, dan barangkali demikian juga pemuka agama lainnya. Bahkan dalam arti tertentu bisa dikatakan Tuhan juga belajar untuk menjadi manusia.

Maka Lembata sudah pada jalur yang benar. Mulailah dari bawah, tetapi jangan hanya berhenti di bawah. Kita menantikan DPRD meneladani gebrakan yang sudah dilakukan BPD. Dengan demikian kita bisa berharap, tanpa cemas, bahwa DPRD tidak hanya berani merekomendasikan gebrakan dari BPD untuk memberhentikan pejabat setingkat Kepala Desa, melainkan juga berani belajar dari BPD dan mau melakukan gebrakan sendiri, terhadap elit di jajarannya, walaupun itu bisa berarti menepuk air di dulang dan terpercik muka sendiri. Dan tidak ada salahnya juga kalau di saat kita sedang menanti angin baru dari bupati yang baru, kita juga boleh mengharapkan hal yang sama. Lembata Baru harus bebas korupsi. Itu baru Lembata Titen. Hidup rakyat Lembata.

Benyamin Molan Amuntoda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s