TAMBANG LEMBATA: PURA-PURA TULI DAN WARTA MESIANISME

Menarik apa yang ditulis Fince Bataona dalam fredywahon.blog.spot.com 29 Desember 2010 “Demo (Lagi) Tolak Tambang: Potret “Pura-pura Tuli” Penguasa Lembata.” Pemerintah daerah Lembata rupanya masih tertegun pada, dan belum lepas dari, pesona kilaunya lelehan emas dan tetesan tembaga yang terkandung di bumi Lembata; pantas kalau terkesan budeg dan tuli terhadap keluh kesah manusia Lembata yang resah dan risau karena merasa terancam proyek besar itu. Seolah-olah emas lebih tinggi martabatnya daripada manusia. Pada hal tujuan pembangunan adalah kesejahteraan manusia, bukan mendapatkan emas.

Bahkan ada kesan pemerintah cenderung mengimani warta mesianisme pengusaha, yang dalam tulisan Fince dikatakan menganggap diri sebagai utusan Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Lembata. Rupanya ini adalah bagian dari penafsiran ala dekonstruksi postmodernisme. Tetapi itu berarti ada juga peluang untuk penafsiran sebaliknya terhadap fakta yang sama. Untung bahwa rakyat Lembata tidak seperti orang Israel di tengah padang gurun, yang berhasil dikibuli para penyembah berhala, dengan patung lembu emas yang kemudian justru diluluh-lantahkan oleh Musa. Ironis sekali, bahwa keserakahan justru dikemas dalam warta mesianisme. Kreatif tetapi, konyol.

Terhadap masalah tambang di Lembata, pemerintah yang demokratis semestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dalam demokrasi orang tidak hanya menuntut haknya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, melainkan juga haknya untuk didengarkan. Maka sikap pura-pura tuli itu tidak pada tempatnya karena tidak ada interaksi dan transaksi argumentasi yang bersifat timbal balik. Orang hanya bicara tetapi tidak saling mendengarkan. Bagaimana bisa diharapkan gagasan-gagasan yang cemerlang dari kondisi semacam ini.

Dalam demokrasi, kesejahteraan rakyat harus diutamakan. Negeri ini milik rakyat, bukan milik pemerintah. Pemerintah hanya administrator, pengelola. Karena itu rakyat perlu mengerti betul apa yang dilakukan pemerintah, dan mengontrol jalannya pemerintahan, untuk mencapai kesejahteraan. Perlu juga dicatat bahwa pembangunan tidak selalu setali tiga uang dengan kesejahteraan. Apakah setiap program pembangunan itu berujung pada kesejahteraan rakyat, masih merupakan pertanyaan yang harus benar-benar dikaji secara matang dan transparan, serta terus menerus diajukan. Karena rakyat menjadi tujuan pembangunan, maka rakyat perlu ditanyakan pendapatnya. Jangan sampai ada keinginan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi ternyata rakyat sendiri tidak merasa sejahtera.

Mengerti

Mengenai persoalan tambang di Lembata, ada kesan bahwa pemerintah menganggap rakyat tidak mengerti apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintahlah yang lebih tahu dan mengerti persoalannya. Seolah-olah ada sikap, pemerintah boleh berjalan terus, karena yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, cuma saja, rakyatnya tidak mengerti. Ini sikap yang menyebabkan terjadinya ketidak-sinkronan antara pemerintah dan rakyat. Kalau ada anggapan bahwa rakyat itu keliru, tidak terdidik dan karena itu suaranya keliru, maka yang harus dilakukan pertama adalah mendidik rakyat supaya bisa mengerti dan menerima apa yang dianggap benar itu dan bukannya terus bersikukuh menjalankan program-program yang tidak dimengerti oleh rakyat.

Dalam masalah tambang misalnya, kalau rakyat dianggap tidak memahami persoalannya dan tidak mengerti soal pertambangan, maka yang harus dilakukan adalah menjelaskan kepada rakyat sampai rakyat mengerti dan menyetujuinya. Sebelum rakyat mengerti dan menyetujui, maka kehendak rakyat (yang seandainya dianggap kurang mengerti) itu tetap harus diikuti. Letak masalah pada pertambangan di Lembata adalah pemerintah bertindak seolah dia penguasa dan rakyat harus ikut apa yang diprogramkannya. Terlebih lagi kalau DPRD yang merupakan wakil rakyat pun bersikap sama. Seolah-olah mereka dipilih karena mereka lebih tahu dari rakyat. Pada hal DPR dipilih bukan untuk, dan karena, menunjukkan kehebatannya melainkan untuk, dan karena, dianggap bisa mewakili rakyat. Syukur kalau dia punya kemampuan luar biasa, tetapi kemampuan itu pun harus dimanfaatkan untuk mewakili rakyat. Dia harus menyampaikan aspirasi rakyat walaupun dalam tanda petik “rakyat tidak mengerti”. Tetapi sekali lagi, kalau rakyat tidak mengerti, maka yang pertama harus dilakukan adalah membuat rakyat mengerti. Karena itu sosialisasi menjadi sangat penting. Ada keluhan bahwa sosialisasi tidak bisa dilakukan karena terus menerus ditentang. Kalau itu yang terjadi, maka menjadi cukup jelas bahwa rakyat tidak percaya pada pemerintah. Yang harus dilakukan di sini tentu saja adalah mengembalikan kepercayaan rakyat.

Ditunggangi

Ada anggapan juga bahwa rakyat ditunggangi oleh orang ketiga yang melawan pemerintah. Kalau itu yang terjadi maka tugas pemerintah yang pertama adalah menyadarkan rakyat bahwa mereka sedang ditungangi. Kalau memang terjadi demikian, maka pemerintah harus menyelamatkan rakyat dulu dari penunggangnya. Inilah agenda pertamanya. Bukan bersikap seperti kafilah angkuh yang terus berlalu dan membiarkan rakyatnya menggonggong sambil ditunggangi orang. Jangan membiarkan rakyat lebih mempercayai penunggangnya daripada mempercayai pemerintah dan DPRD, yang masing-masing adalah administrator dan wakil rakyat yang sah dan sesuai konstitusi.

Selanjutnya logika sederhana pun berlaku; jika rakyat ditunggangi berarti pemerintah dan wakil rakyat juga telah ikut ditunggangi, lalu perlu ada pembebasan. Tetapi pemerintah dan DPRD jangan membebaskan dirinya sendiri dari para penunggang, sementara rakyat dibiarkan saja. Dan kalau yang terakhir ini yang terjadi, maka muncul persoalan besar, rakyat dan pemerintahnya bertolak belakang.

Dan kalau nantinya rakyat ternyata juga sudah pandai dan kritis lalu menolak program pemerintah, maka pemerintah harus mencari alternatif program lain yang mendapat persetujuan dari rakyatnya. Kalau tidak berpihak pada rakyat maka DPRD dan pemerintah tidak lagi representatif.

Rakyat yang mana?

Yang sering juga menjadi pertanyaan, dalam contoh soal pertambangan di Lembata, adalah rakyat yang mana, karena ada juga rakyat yang setuju dengan tambang. Dalam hal ini pemerintah juga punya tugas untuk menjelaskan secara transparan kepada pihak yang menolak, terutama kalau mereka adalah pihak-pihak yang punya kepentingan (stakeholder) langsung. Mereka harus mendapat penjelasan yang sesungguhnya mengenai apa yang terjadi dan bagaimana potensi pengorbanan yang akan mereka alami, dan bukannya diadu-domba dengan rakyat lain melalui pembiaran adanya (atau pengorganisasian?) demo tandingan, hanya supaya menjadi tampak bahwa tidak semua rakyat menolak tambang. Rakyat yang menolak tambang perlu didekati sebagai rakyat dan tidak dianggap sebagai musuh politik yang harus dijauhi apa lagi disingkirkan. Persoalan mereka pun harus ditanggapi, karena mereka juga adalah bagian dari rakyat.

Suara rakyat suara pemerintah

Yang ideal tentunya adalah kalau suara rakyat itu harmonis dengan suara pemerintah. Itu berarti pemerintah harus benar-benar mendengarkan suara rakyat. Untuk bisa mendengarkan suara rakyat, pemerintah harus merakyat. Datang ke tengah-tengah rakyat, merangkul tokoh-tokoh masyarakat, merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk mendengarkan suara otentik rakyat. (Memang perlu dilihat secara kritis juga bahwa kebalikannya pun tidak selalu benar, seolah-olah bahwa yang suka berada di tengah rakyat itu pasti mendengarkan rakyat). Dengan mendengarkan rakyat, banyak persoalan sudah bisa diantisipasi tanpa harus bermuara pada aksi demo. Mencegah aksi demo dengan larangan pasti bukan cara yang ampuh; yang lebih ampuh adalah mencoba meredamnya dengan pendekatan-pendekatan antisipatif. Pendekatan negatif dengan larangan, sering hanya akan menimbulkan reaksi perlawanan yang negatif juga. Rakyat Lembata sebenarnya bisa diajak bicara.

Dan kalau terjadi demonstrasi pun tidak berarti bahwa masalahnya tidak bisa dibicarakan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus punya kesiapan mental untuk menghadapinya, dan tidak membiarkannya saja, atau malah berlalu lewat pintu belakang. Menghadapi rakyat, memberi penjelasan, menenangkan rakyat, adalah bagian dari tugas pemerintah. Pemerintah dipilih rakyat untuk kepentingan rakyat, bukan untuk melawan rakyat. Pemerintahan demokratis tak bisa berjalan tanpa bersentuhan dengan rakyat. Dalam demokrasi suara rakyat harus menjadi suara pemerintah. Dan kalau ada keinginan sebaliknya bahwa suara pemerintah juga harus menjadi suara rakyat, maka kuncinya adalah sosialisasi dan penjelasan yang baik tentang program-program pemerintah, termasuk juga bagaimana melawan suara-suara miring yang menentang pemerintah. Pemerintah semestinya lebih punya otoritas dan fasilitas untuk melakukan itu dibanding orang lain, yang juga mungkin telah menunggangi rakyat. Kalau pemerintah tidak bisa mengungguli pihak penunggang, maka otoritas dan kapabilitas pemerintah sebagai administrator itu perlu dipertanyakan.

Publik dan privat

Perlu disadari bahwa demo yang dilakukan masyarakat adalah demo anti tambang. Bukan demo anti pemerintah, apa lagi demo anti pribadi bupati. Dalam hal ini, pemilahan menjadi penting, supaya masalahnya bisa dilokalisir dan pada gilirannya dapat diselesaikan. Dengan kata lain, perlu dibedakan antara masalah publik dan masalah privat. Pencampur adukan masalah akan mempersulit penyelesaiannya. Sebagai pribadi mungkin ada rasa enggan dan penolakan untuk bertemu dengan lawan-lawan politik, tetapi sebagai bupati, tindakan merangkul lawan-lawan politik itu penting. Bupati adalah jabatan pemerintahan bagi seluruh rakyat daerahnya, dan bukan hanya untuk para sahabatnya.

Semua yang dikatakan ini sebenarnya bukan hal baru. Yang dibutuhkan di sini adalah niat, keputusan, dan keteguhan hati untuk menjalankannya. Harapan rakyat Lembata pun sebenarnya jelas, sangat mendasar, dan tidak muluk-muluk, yakni supaya keluh kesah dan keresahan mereka didengarkan dan ditanggapi oleh pejabat publik yang diberi wewenang, dalam hal ini, pemerintah daerah Lembata dan DPRD. Dan tentu saja tujuannya jelas, agar mereka terbebas dari kerisauan dan kecemasan yang selama ini menghantui mereka, dan mereka boleh hidup tenang tanpa terusik lagi oleh mimpi buruk soal tambang. Semoga Lembata terbebas dari kebolotan dan juga dari kekonyolan mesianisasi tambang.

(Baca juga artikel terkait: “Mendandani Lembata” dan “Lembata: Tolak Tambang Lalu Apa?” di blog ini.)

Benyamin Molan Amuntoda

2 thoughts on “TAMBANG LEMBATA: PURA-PURA TULI DAN WARTA MESIANISME

    • Betul bung Kamal, karena mereka adalah anggota dewan yang terhormat, tak pantas untuk menghormati siapa pun apa lagi rakyat kecil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s