KEJAHATAN JABATAN: NAIK BANDING KE AKHIRAT?

Peristiwa penculikan dan orang hilang, peristiwa Trisakti, Semanggi, peristiwa Tanjung Priok, Aceh, Timor Timur, Papua, adalah serentan peristiwa yang sampai sekarang sepertinya tak jelas penyelesaiannya. Peristiwa berikut korbannya sepertinya semakin hilang ditelan bumi. Tokoh yang gigih berjuang untuk HAM dan orang hilang pun sudah menyatu dalam komunitas para korban yang dengan getol diusut dan dicarinya. Walaupun TPF dengan gigih berusaha mengungkapkan kasus ini, dan menemukan adanya tanda-tanda konspirasi, namun rasa pesimis tetap saja menggelayut di hati banyak orang.

Banyak contoh lain lagi bisa dikemukakan dan mungkin banyak lagi yang bakal terjadi. Pemeriksaan mantan presiden Suharto yang berlarut-larut, kasus 27 Juli yang tak pernah tergali sampai ke akar. Yang diseret ke pengadilan adalah pelaku-pelaku lapangan. Masih ingat Pengadilan koneksitas Aceh untuk pembantaian Teuku Bantaqiyah dan 56 pengikutnya? Sidang hanya menghukum prajurit berpangkat rendah. Petinggi militer yang bertanggung jawab atas peristiwa itu lolos dari dakwaan. Belum lagi kejahatan-kejahatan korupsi yang penyelesaiannya selalu melukai rasa keadilan rakyat. Kasus BLBI, dan yang terbaru kasus Century yang semua perlahan-lahan akan tetap menjadi sisi sejarah gelap Indonesia. Singkat kata sulit tampaknya menuntut kejahatan jabatan. Bahkan satu tradisi liberal dalam etika politik pernah menawarkan agar mereka yang mengalami kekejaman kasus kejahatan jabatan agar sebaiknya naik banding ke akhirat. Karena tradisi tersebut kurang yakin untuk naik banding ke pengadilan duniawi. Begitu pesimistiknya.

Hukum kriminal tampaknya lebih berfungsi untuk menghukum kejahatan warga negara dibanding kejahatan pemerintah terhadap warga. Satu alasan yang tidak diragukan adalah bahwa pemerintahlah yang menata-kelola sarana-sarana hukum untuk kepentingan negara. Dengan kata lain, hukum kriminal sebenarnya alat pemerintah untuk menghadapi warga negara yang melawan pemerintah. Karena itu tidak heran bahwa yang berhak menyidik di Indonesia hanya kejaksaan dan polisi. Selanjutnya yang menjadi masalah adalah bagaimana kejaksaan dan polisi yang adalah alat negara bisa menyidik suatu kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Karenanya juga tidak jarang terjadi bahwa hukum dapat dikuasai dengan memanipulasi kepentingan negara. Demi kepentingan stabilitas, pemerintah bisa buat apa saja bahkan dengan melanggar hukum. When the act accuses, the result excuses (Bila tindakannya salah, hasilnya memaafkan).

Atau alasan lain yang lebih fundamental adalah bahwa kejahatan pemerintah tampaknya tidak memenuhi kondisi moral yang membenarkan penerapan sanksi kriminal. Misalnya pemerintah adalah organisasi yang tidak mempunyai “akal budi”, seperti halnya seorang pribadi, yang memiliki rasa bersalah. Karena itu pemerintah atau organisasi pada umumnya tidak bisa dihukum penjara misalnya. Sementara itu, apakah bisa menuntut seorang pejabat secara pribadi mengingat dia bertindak bukan atas nama pribadi melainkan sebagai pejabat?

Tanggung jawab hirarkis

Salah satu jalan keluar untuk menuntut kejahatan jabatan adalah atas dasar tanggung jawab hirarkis. Menurut model hirarkis, tanggung jawab atas hasil politik dibebankan pada orang yang berkedudukan paling tinggi dalam rantai wewenang formal atau informal. Model klasik ini diperkenalkan oleh Max Weber. Dia menegaskan, bahwa pemerintah modern mengakui wilayah yurisdiksi tetap dan hirarki jabatan di mana jabatan yang lebih tinggi melakukan penyeliaan atas jabatan yang lebih rendah. Selain itu, dia juga secara tajam membedakan administrasi dari politik: administrasi itu menyangkut pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh politisi. Seperti halnya Plato membedakan negarawan dari fungsi-fungsi lain dalam tata negara. Seorang negarawan menetapkan kapan harus berperang, sementara seorang panglima mengatur siasat untuk memenangkan perang. Seorang hakim mengadili menurut undang-undang tetapi negarawan harus menciptakan undang-undang itu sendiri (Politikos). Karenanya seorang menteri, misalnya, adalah administrator dari presiden. Kesalahan menteri adalah tanggung jawab presiden. Seorang prajurit adalah administrator dari komandannya. Kesalahannya adalah tanggung jawab komandannya sejauh dia komit terhadap perintah sang komandan. Karenanya kehormatan seorang pegawai sipil diberikan karena kemampuannya untuk melaksanakan perintah atasan, persis seolah-olah perintah itu cocok dengan keyakinannya sendiri. Sedangkan kehormatan seorang pemimpin politik terletak pada tanggung jawab personal eksklusif atas apa yang dia lakukan, suatu tanggung jawab yang tidak dapat dan tidak harus ditolak atau dialihkannya. Atas dasar itu sebenarnya bawahan yang menaati perintah atasannya walaupun perintah itu salah tetap mendapat kehormatan.

Contoh dari tanggung jawab hirarkis ini tampak pada tindakan Presiden John F. Kennedy. Sesudah gagal melakukan invasi ke Teluk Babi, Kennedy secara pribadi menyalahkan CIA, Pemimpin Gabungan, dan setiap orang yang tahu tentang invasi sebelumnya. Tetapi secara publik dia siap untuk bertanggung jawab sendiri dan berkeberatan terhadap berbagai usaha untuk menggeser tanggung jawab itu dari pundaknya. Atau juga yang terjadi pada Presiden Nixon. Pada musim semi tahun 1973, ketika Watergate makin lama makin menggerogoti jabatan kepresidenannya, Nixon menunjukkan tanggung jawab hirarkisnya seperti dikutip Dennis Thompson dalam bukunya Political Ethics and Public Office: “Siapa yang harus dipersalahkan atas apa yang terjadi dalam kasus ini? … Jalan paling mudah bagi saya adalah mempersalahkan mereka yang kepadanya saya mendelegasikan tanggung jawab untuk menjalankan kampanye. Tetapi itu pengecut. Dalam organisasi manapun, pucuk pimpinan harus memikul tanggung jawab. Oleh karenanya tanggung jawab itu termasuk di sini, dalam jabatan ini. Saya menerimanya.”

Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab hirarkis kiranya akan membebankan seluruh tanggung jawab atas nasib buruk Indonesia, sebagai akibat kesalahan politik Orde Baru, ke pundak mantan Presiden Suharto. Karena dia adalah pucuk pimpinan dari seluruh rezim Orde Baru.

Namun dalam sistem ini pun tanggung jawab pribadi tidak harus diabaikan. Seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara pribadi kalau terbukti bahwa kesalahannya telah menjadi sebab terjadinya hasil yang tidak sesuai dengan harapan (kausal), dan bahwa kesalahan dilakukan secara bebas tanpa tekanan (volitional). Menentukan bahwa satu hasil adalah akibat kesalahan seorang pejabat juga tidak gampang. Biasanya hal ini dikaitkan dengan apa yang disebut masalah banyak tangan, artinya bahwa satu hasil politis itu hampir selalu merupakan produk dari bukan hanya satu orang saja melainkan dari berbagai macam orang. Atau membuktikan bahwa seorang pejabat itu bertindak tidak dalam tekanan, juga tidak gampang. Karena pejabat umumnya harus setia pada tuntutan-tuntutan negara dan komit terhadap kebijakan-kebijakan para pendahulunya.

Tanggung Jawab Kolektif

Argumen yang melandasi tanggung jawab kolektif adalah teori banyak tangan tadi. Banyak hasil politik merupakan produk dari tindakan banyak orang yang berbeda, yang kontribusi individualnya mungkin tidak dapat diidentifikasi sama sekali, apa lagi dipilah dari kontribusi orang lain. Karena itu ada yang berpendapat bahwa tidak ada seorang individu pun dapat secara moral dipersalahkan karena hasil-hasil politik ini. Sebagian pendukung argumen ini menyatakan bahwa setiap individu yang berhubungan dengan kolektivitas hendaknya ikut memikul tanggung jawab ini. Yang lain mempertahankan bahwa hanya kolektivitas yang bertanggung jawab. Namun kedua kelompok ini menganut satu pengandaian fundamental. Tidak ada yang menghubungkan tanggung jawab dengan seseorang berdasarkan keterkaitannya yang spesifik dan jelas dengan hasil.

Seorang pendukung tanggung jawab kolektif, Herbert Kaufman, bahkan membebankan kesalahan pemerintah pada semua warga negara: “Saya tidak terkejut…. jika para pejabat pemerintah dan pegawai hanya merupakan kambing hitam … Kita bisa menuduh mereka karena, secara intuitif, kita ingin mengalihkan sebab dari kesalahan sesungguhnya yakni: diri kita sendiri…. karena kita semua ikut campur tangan di dalamnya” (dikutip Dennis Thompson). Bahkan ada filsuf yang menolak semua gagasan non-kolektif tentang tanggung jawab moral karena gagasan-gagasan tersebut mengandaikan secara tidak tepat bahwa individu itu mandiri dan berdikari. Kita bertanggung jawab secara moral atas tindakan-tindakan dari orang yang dengannya kita memiliki hubungan tertentu. Manusia adalah makhluk sosial dan historis.

Pendukung tanggung jawab kolektif lain bahkan lebih menyalahkan kolektivitas daripada pribadi dalam kolektivitas itu. Ini terutama karena suatu sistem politik bisa menderita karena kesalahan struktural yang membendung usaha individual apa pun untuk mencapai tujuan yang dapat dihargai secara moral. Seperti halnya orang yang baik bisa rusak dalam sistem yang buruk. Atau bahwa satu tujuan yang luhur tidak bisa dicapai melalui satu sistem yang konyol.

Dari sudut pandang tanggung jawab kolektif, bisa dikatakan bahwa kerusakan negara kita adalah kesalahan sistem dan itu berarti kesalahan kita semua yang mendukung sistem itu. Tentu saja ada kadar tingkatan kesalahan dalam hal ini, tetapi itu tidak berarti yang lain bersih sama sekali. Bukankah presiden itu dipilih oleh para wakil rakyat yang konsitusional. Bukankah wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat? Kalau para wakil tidak menyuarakan aspirasi rakyat mengapa mereka tidak dipecat oleh rakyat?

Exercise

Kedua sudut pandang kami deskripsikan untuk memperlihatkan betapa sulitnya menuntut kejahatan yang dilakukan pejabat pemerintah. Karena itu rakyat harus benar-benar menyeleksi siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Dalam langkah yang cukup berani dan berarti dalam demokrasi kita di mana sebagian besar pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, perlu ada seruan kesadaran yang terus menerus dikumandangkan, agar rakyat memilih orang yang tepat.

Sudah sangat diyakini bahwa demokrasi itu membutuhkan proses. Karena itu sasaran demokrasi selalu harus lebih terarah pada tujuan jangka panjang. Jadi dalam demokrasi harus ada exercise Artinya walaupun kita baru belajar berdemokrasi tetapi apa yang kita lakukan bukan sekadar latihan saja melainkan praktik serius yang sekaligus juga latihan agar lama kelamaan demokrasi kita menjadi semakin matang. Dengan demikian kegagalan-kegagalan tidak harus dilihat sebagai kekecewaan yang lama kelamaan bisa menjadi keacuhan, melainkan sebagai tantangan.

Dan sebagai mana mestinya dalam exercise harus ada evaluasi. Dalam pemilihan-pemilihan pemimpin mesti ada evaluasi. Jangan semangat pilkada misalnya hanya tampak sebelum pilkada, Semangat itu harus tampil juga pascapilkada, supaya rakyat tidak menjadi keledai yang terus menerus terperosok ke dalam lubang yang sama.

Benyamin Molan Amuntoda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s