QUO VADIS LEMBATA?

Pertanyaan klasik ini kembali aktual di bumi Lembata, terutama ketika kabupaten ini akan berhadapan lagi dengan gejolak pilkada di tahun 2011 mendatang. Peristiwa yang mengandung harapan baru tetapi sekaligus juga goncangan gejolak dan dinamika baru.

Pada tanggal 17 Juli 2010, yang lalu pertanyaan ini pun secara tersirat muncul ketika ada sekelompok orang Lembata berkumpul di Graha Inkud Jakarta, untuk ngobrol bareng tentang bagaimana menyikapi pilkada Lembata 2011. Hadir pada kesempatan itu beberapa tokoh yang menurut kabar burung, merupakan balon bupati dan wakil bupati Lembata. Pembicaraan sempat mencetuskan beberapa hal yang menjadi keprihatinan para peserta.

Sejak otonomi, rakyat Lembata sepertinya terperosok ke dalam klik-klik dan friksi-friksi politik yang tidak sehat. Kerukunan dan kekeluargaan sepertinya mulai tergerus oleh kotak-kotak yang dibangun untuk kepentingan elit-elit politik lokal. Situasi ini akan semakin terkondisi lagi dalam masa-masa menjelang pilkada 2011, dan akan terus diperuncing dari pemilu ke pemilu, entah pemilihan legislatif atau pun pilkada. Perkembangan politik yang bergulir begitu pesat, ternyata tidak diiringi dengan perkembangan di bidang-bidang lainnya. Infrastruktur yang tidak menunjang, membuat roda ekonomi tidak berjalan semestinya. Orang lalu hanya mengandalkan politik. Partai-partai politik diisi orang-orang yang mencari kerja. Jabatan-jabatan politis menjadi tempat mengais rejeki. Pengusaha harus menempel pada pejabat,  karena memang proyek hanya ada di pemerintah.

Untuk mencoba mengurai masalah ini, Lembata harus pertama-tama menemukan kembali roh dan semangat kultur kekerabatan yang seolah hilang bersama dengan datangnya otonomi Lembata. Roh dan semangat itu larut bersama dengan tingkah polah dan manuver-manuver politik yang kadang-kadang tercerabut lepas dari akar budaya yang sudah terbukti menjadi kapital bagi tetap survive-nya orang Lembata selama bertahun-tahun. Roh kultur kekerabatan ini pupus karena merebaknya pembangunan tak terpadu, yang telah memajukan hanya satu aspek kemanusiaan saja, sehingga manusia Lembata tampil pincang, bahkan terpecah menjadi pribadi yang berkeping-keping, tanpa integritas etis.

Karena itu saya mencatat dua hal yang membutuhkan pembenahan: (1) merajut kembali sejarah kekerabatan Lembata; (2) merancang pembangunan lebih terpadu yang tidak hanya terkonsentrasi pada bisang politik saja.

Sejarah Lembata

Menengok kembali sejarah Lembata, harus diakui bahwa Lembata tidak punya fakta sejarah yang bisa dijadikan acuan untuk berbicara tentang persatuan. Yang ada hanya sejarah perpecahan. Fakta perpecahan warisan sejarah feodalisme Paji dan Demon, pernah membuat Lembata terbelah. Memang tidak dipungkiri adanya lintas hubungan persahabatan (breung/ebenerung) yang dibangun antar-komunitas wilayah. Misalnya orang dari satu komunitas wilayah yang sedang dalam perjalanan, melintasi wilayah lain, dapat saja memetik kelapa atau mengambil buah-buahan dari kebun orang tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Syaratnya, hanya untuk dikonsumsi saat itu, bukan untuk dibawa pulang, apa lagi dijual. Tetapi praktik semacam ini hampir tidak ditemukan lagi, seiring dengan mulai merasuknya nilai peradaban kapitalis yang membuat segala sesuatu selalu diukur dari aspek uang.

Maka satu-satunya peristiwa yang mestinya lebih banyak menjadi rujukan sejarah bagi Lembata, dalam berbicara tentang persatuan, adalah peristiwa 7 Maret 1954.  Sayang, peristiwa bersejarah bagi orang Lembata ini tetap kontroversial. Orang Lembata masih berselisih pendapat soal siapa yang lebih berjasa; siapa tokohnya, siapa pemimpin sidangnya, siapa pencetusnya? Mengapa ini bisa terjadi? Karena peristiwa 7 Maret ’54 telah dibaca bukan dengan semangat 7 Maret, melainkan dengan kaca mata dan keserakahan politik otonomi. Ironis, bahwa peristiwa yang seharusnya menjadi roh pemersatu itu malah berubah menjadi ajang konflik yang memecah belah.

Maka perlu ada klarifikasi yang serius terhadap peristiwa sejarah ini dan pada gilirannya bisa diselebrasikan sebagai momen pemersatu bagi orang Lembata, karena pada tanggal 7 Maret 1954 itu, Musyawarah Besar Rakyat Lembata (MUBESRATA) mempromulgasikan satu commandment (bukan sepuluh) yang sangat penting dalam sejarah Lembata, bahwa “tidak ada lagi Paji dan Demon, yang ada adalah reu.” Maka orang Lembata harus saling menyapa dengan reu. Dalam semangat itulah MUBESRATA mengusulkan Lembata menjadi Daerah Tingkat Dua.

Apakah cita-cita Mubesrata itu sudah terpenuhi? Warisan feodalisme divide et impera itu memang telah berangsur lenyap. Lembata juga sudah mendapatkan otonomi. Bagaimana dengan reu? Padahal  reu itu yang utama yang harus menjadi landasan otonomi Lembata. Jangan-jangan Lembata sekarang adalah Lembata yang berotonomi, minus  reu. Reu itu pun harus reu sejati, bukan reu-reu-an. Reu sejati adalah reu yang tidak harus rukun-rukun selalu, melainkan reu yang bisa terlibat konflik, persaingan, dan perbedaan dan silang pendapat, lewat komunikasi yang sehat dan penuh dinamika, untuk menelorkan gagasan-gagasan yang teruji dan berkualitas. Reu sejati adalah reu yang tergelung dalam semangat saling mengapresiasi yang menghasilkan optimalisasi kemampuan, dan bukannya saling mengepit dan mengerdilkan, apa lagi menggunting. Reu sejati itu juga berani mengakui kekalahan dan mengapresiasi kemenangan dalam kompetisi yang sehat.

Pembangunan Terpadu

Pembangunan manusia selalu harus utuh, terpadu, termasuk di sini pembangunan manusia Lembata. Euforia politik yang terlalu berlebihan, bisa menyebabkan perkembangan manusia menjadi pincang atau berat sebelah. Situasi di Lembata memberi kesan bahwa pembangunan politik memakan jauh lebih banyak porsi biaya, waktu, dan tenaga, sementara bidang lainnya malah menciut dan kempis. Perkembangan politik yang berlebihan, menyebabkan semua bidang lain malah dipolitisir, termasuk agama, budaya, hubungan kekerabatan, dan ekonomi. Politik menjadi lahan untuk mencari kerja dan mendapatkan uang. Politik menjadi peluang untuk mendapatkan sumbangan pembangunan rumah-rumah ibadah. Politik menjadi arena hegemoni budaya dan suku. Pantas kalau orang sikut-sikutan justru untuk mendapatkan kursi dan kekuasaan, dan bukannya untuk memperebutkan celemek pelayanan bagi masyarakat. Hubungan kekerabatan yang lapang, sosial dan humanistik, direduksi menjadi hubungan konstituensi yang sempit dan berpamrih. Para konstituen yang tidak jauh dari ikatan kekerabatan ternyata juga ikut-ikut terkerangkeng dalam pola pikir senada. Tidak heran kalau ada yang berharap bahwa  ketika seorang kerabatnya menjadi bupati, maka dia bisa masuk dalam atmosfir inner circle penguasa, dia bisa membuka CV dan mendapatkan proyek, anak-anaknya bakal diterima jadi pegawai negeri, atau bisa merasakan naik oto pejabat.

Politik seolah-olah menjadi umpan yang dikerubuti semua “ikan” di Lembata. Karena itu sudah saatnya umpan ini diurai dari dunia politik. Orang harus mampu melihat peluang-peluang menarik lain di luar politik. Untuk itu yang perlu dilakukan sebenarnya sederhana saja. Pembangunan di Lembata itu masih berada pada tingkat yang sangat mendasar, yang tidak membutuhkan banyak rumusan dan teori yang rumit-rumit. Di Lembata masih berlaku teori pembangunan klasik: Bangun dulu infrastrukturnya. Yang lainnya serahkan pada kreativitas rakyat. Jalan bagus, listrik ada, air cukup, baru usaha apa saja bisa jalan. Peningkatan hasil usaha, pemberian modal, koperasi, pendidikan dan sebagainya akan menjadi sia-sia, kalau tidak didukung infrastruktur. Teori ini diketahui semua orang Lembata. Tetapi adakah yang mau melaksanakannya secara konsisten?.

Jakarta, 18 Juli 2010

Benyamin Molan Amuntoda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s