AGAMA SERUKAN KASIH SAYANG NEGARA TEGAKKAN KEADILAN DAN KETENTERAMAN

Semasa pemerintahannya sebagai presiden Republik Indonesia, BJ Habibie pernah berujar “Apabila seluruh umat beragama menyadari secara mendalam ajaran agamanya, peristiwa demi peristiwa (kerusuhan, kekacauan) di berbagai tempat tidak akan terjadi.” Ujaran ini dikemukakannya pada peristiwa peringatan Satu Abad Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tahun 1999 yang lalu. Apa yang dikemukakannya waktu itu sebenarnya bukan hal baru, namun barangkali penting untuk disimak lagi.
Pertama, bahwa pernyataan itu terkesan bersifat perspektif. Artinya, dilihat dari sudut siapa yang berbicara. Atau siapa yang berada di atas mimbar dan memegang mikrofon. Karena pernyataan itu pun bisa saja berubah arah sesuai dengan angin sudut pandang, tatkala mimbar dan mikrofonnya beralih ke ulama. Misalnya pada suatu upacara kenegaraan ulama bisa juga mengemukakan sebagai berikut dalam pidatonya (kalau juga diminta berpidato dan bukan hanya membacakan doa): “bila semua warga negara hidup sesuai undang-undang, dan hukum berjalan semestinya, keadilan ditegakkan, semua perangkat hukum berfungsi secara efektif, maka peristiwa demi peristiwa di berbagai tempat tidak akan terjadi.” Kalau begitu lalu terjadilah semacam tuding menuding yang halus antara pemerintah dan ulama atau pemuka agama. Dan, tidak heran, kalau pola ini pun tampil secara samar-samar dalam peristiwa yang jadi topik berita ini. Karena ketika mimbar beralih ke KH Yusuf Hasyim, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang ini pun mulai melantunkan lagu-lagu politik. Ini adalah pola yang sangat lazim terjadi dalam Orde Baru. Mengapa dalam zaman reformasi ini, pola tersebut tidak kita tinjau kembali? Misalkan saja pola tuding menuding ini diganti dengan pola yang lebih bersifat introspektif. Dengan kata lain: sebaiknya semua kembali ke “barak”nya masing-masing. Artinya, berikanlah kepada agama apa yang jadi hak agama dan kepada negara apa yang jadi hak negara. (Seperti halnya tuntutan reformasi, berikanlah kepada tentara apa yang jadi hak tentara, dan kepada politisi apa yang jadi hak politisi). Rasanya tepat sekali di sini untuk mengumandangkan lagi apa yang diserukan A. Malik Fadjar sebagai Menteri Agama waktu itu, “kembalikan agama kepada pemeluknya”.
Karenanya, seorang presiden dalam upacara keagamaan seperti ini, sebaiknya tidak lagi menuding dan menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan melainkan berjanji untuk menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan lebih sungguh-sungguh agar seluruh rakyat terutama aparat pemerintahannya menaati aturan hukum yang berlaku; dan dengan demikian memberikan iklim yang kondusif bagi kehidupan beragama di negeri ini. Begitu juga para ulama atau pemimpin agama, tidak hanya menuding melainkan juga berjanji untuk menjalankan misinya dengan sungguh-sungguh agar para pemeluknya benar-benar hidup sesuai dengan ajaran agamanya, dan dengan demikian menciptakan iklim yang kondusif untuk kehidupan bernegara. Dan ujung-ujungnya kita akan menemukan bahwa warga negara yang baik adalah juga seorang pemeluk agama yang jujur.
Memang sering dianggap sebagai kebiasaaan yang baik bahwa sebagai orang beragama, semua kegiatan-kegiatan kita termasuk politik, harus diberi warna agama. Sudah lazim sekali misalnya bahwa kegiatan-kegiatan kita, dalam hal ini kegiatan politis, dimulai dan ditutup dengan doa. Tetapi kita harus melihatnya juga secara kritis. Apakah ini benar-benar pertanda bahwa para politisi kita adalah orang-orang beriman yang juga memperhatikan agamanya, atau hanya memanfaatkan agama untuk memberi warna religius dalam kegiatan politik biar bisa mendapatkan legitimasi. Suatu kebiasaan yang, dalam konteks Filipina, pernah dikecam oleh Kardinal Sin, yang mengatakan bahwa upacara-upacara keagamaan yang menyertai kegiatan politik tidak menunjukkan bahwa politik telah dipengaruhi oleh agama melainkan sebaliknya bahwa agama telah dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh politik.
Kedua, mengingat pernyataan ini, kalau dilihat dari segi ilmu bernalar, adalah sebuah silogisme hipotetis kondisional, kami tertarik untuk menelusurinya: Termasuk silogisme hipotetis kondisional yang manakah pernyataan ini harus dikategorikan? Silogismenya berbunyi “Apabila seluruh umat beragama menyadari secara mendalam ajaran agamanya, (maka) peristiwa demi peristiwa (kerusuhan) di berbagai tempat tidak akan terjadi.” Apakah silogisme ini harus dikategorikan sebagai silogisme hipotetis kondisional eksklusif ataukah tidak eksklusif?
Kalau dikategorikan sebagai eksklusif, maka bisa dikatakan bahwa setiap konklusi entah afirmatif atau negatif dari silogisme tersebut sahih atau valid. (1) “Ternyata bahwa seluruh umat beragama menyadari secara mendalam ajaran agamanya (premis), maka peristiwa demi peristiwa (kerusuhan) di berbagai tempat tidak terjadi (konklusi)”. Atau (2) “ternyata semua umat beragama tidak menyadari secara mendalam ajaran agamanya (premis), maka peristiwa demi peristiwa di berbagai tempat terjadi (konklusi)”. Atau (3) “ternyata peristiwa demi peristiwa di berbagai tempat terjadi (premis), maka pasti semua umat beragama tidak menyadari secara mendalam ajaran agamanya (konklusi)”. Atau (4) “ternyata peristiwa demi peristiwa di berbagai tempat tidak terjadi (premis), maka semua umat beragama pasti menyadari secara mendalam ajaran agamanya (konklusi)”.   Untuk sederhanya (supaya mudah melihat apakah semua konklusi itu valid), bandingkan dengan silogisme hipotetis berikut: “kalau hari ini hari Sabtu, maka besok bukan hari Senin”. (1) “Ternyata hari ini hari Sabtu, maka besok bukan hari Senin” (valid). Atau (2) “ternyata hari ini bukan hari Sabtu, maka besok adalah hari Senin” (tidak valid). Atau (3) “ternyata besok hari Senin, maka hari ini bukan hari Sabtu” (valid). Atau (4) “ternyata besok bukan hari Senin, maka hari ini pasti hari Sabtu” (tidak valid). Dari perbandingan dengan contoh di atas menjadi jelas bahwa silogisme ini bukan termasuk silogisme hipotetis kondisional eksklusif, karena tidak semua konklusi itu valid. Sebuah contoh silogisme hipotetis kondisional eksklusif adalah “Jika hari ini hari Sabtu maka besok hari Minggu”. Di sini semua konklusinya valid. Misalnya salah satu konklusinya adalah, “ternyata hari ini bukan hari Sabtu, maka pasti besok bukan hari Minggu” dst.
Dengan demikian silogisme di atas harus dikategorikan sebagai tidak eksklusif. Maka kesimpulannya adalah bahwa hanya dua konklusi yang valid, yakni konklusi (1) dan konklusi (3). Namun dari segi kenyataan tampak bahwa konklusi (2) dan (3) yang paling mungkin. Karena mustahil untuk mengatakan bahwa ternyata seluruh umat beragama menyadari secara mendalam ajaran agamanya (konklusi 1), atau ternyata peristiwa demi peristiwa tidak terjadi di berbagai tempat (konklusi 4). Berarti tinggal dua kemungkinan kenyataan yang dihadapi: (a) Ternyata seluruh umat beragama tidak menyadari secara mendalam ajaran agamanya maka peristiwa demi peristiwa di berbagai tempat terjadi atau (b) ternyata peristiwa demi peristiwa di berbagai daerah terjadi, maka pasti semua umat beragama tidak menyadari secara mendalam ajaran agamanya. Pernyataan presiden hanya mengandaikan adanya kenyataan kedua. Makanya berdasarkan premis itu konklusinya adalah membuat seluruh umat beragama menyadari secara mendalam ajaran agamanya. Padahal kemungkinan pertama juga ada dan tidak mendapat perhatian. Bisa saja ternyata bahwa seluruh umat beragama tidak menyadari secara mendalam ajaran agamanya, namun kenyataan itu tidak bisa menjadi premis yang valid untuk menarik kesimpulan bahwa karenanya lalu peristiwa-peristiwa di berbagai daerah terjadi. Artinya, kenyataan bahwa umat beragama tidak menyadari secara mendalam ajaran agamanya tidak merupakan premis bagi konklusi terjadinya peristiwa demi peristiwa. Kalau begitu yang harus diatur di sini bukan masalah umat beragama menyadari secara mendalam ajaran agamanya melainkan supaya peristiwa-peristiwa tidak terjadi; dan bukannya memberikan nasihat kepada umat beragama untuk menjalankan ajarannya dengan sungguh-sungguh melainkan menjaga agar peristiwa-peristiwa, kerusuhan, pemerasan, korupsi, kolusi, nepotisme, kroniisme, dan isme-isme yang jelek itu tidak lagi terjadi. Jadi, suatu tindakan praktis, bukan nasihat-nasihat religius.. Caranya adalah dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum dan keadilan. Bukannya dengan cara meminta umat beragama untuk terus menerus tenang dan diam saja walaupun terjadi ketidak-adilan, pemerasan, fitnah, hanya karena semua agama menyerukan kasih sayang. Karena kasih sayang tak pernah membenarkan ketidak-adilan. Kasih sayang memang bisa mengampuni dan memaafkan ketidak-adilan. Tetapi pengampunan pun tidak pernah berarti mengizinkan ketidak adilan berulang, sekalipun pengampunan itu dilakukan berulang-ulang bahkan sampai tujuhpuluh kali tujuh kali. Dan orang atau bangsa yang terus menerus hanya mengharapkan pengampunan tanpa berupaya mengubah sikap adalah bangsa yang tak berkepribadian, tak berdaya, dan tak bermutu.
Oleh sebab itu, kedua kenyataan harus ditangani bersama-sama. Berupaya agar umat beragama menyadari secara mendalam ajaran agamanya, dan ini kita percayakan kepada agama. Dan berupaya agar peristiwa demi peristiwa tidak terjadi lagi; yang ini kita percayakan kepada negara melalui perangkat hukumnya. Tetapi tampak bagi kita juga bahwa kedua bidang pun itu tidak bisa mencapai titik kesempurnaan. Mencapai titik di mana “ternyata semua umat beragama menyadari secara mendalam ajaran agamanya, maka peristiwa-peristiwa tidak akan terjadi” adalah sesuatu yang sangat ideal. Artinya upaya itu tidak bisa mencapai hasil seratus persen; paling-paling hanya bisa mendekati. Sebaliknya juga misalnya bahwa setelah pemerintah bekerja keras, dan peristiwa-peristiwa tidak terjadi lagi, belum dapat disimpulkan bahwa semua umat beragama sudah menyadari secara mendalam ajaran agamanya (konklusi 4 tidak vaild). Maka kalau pemerintah dan pemuka agama hanya saling menuding, kegiatan tuding-menuding inipun tak pernah akan ada akhirnya. Karena itu sekali lagi marilah kita mengganti tuding menuding ini dengan berintrospeksi, dan berkonsentrasi pada tugas kita masing-masing dan jangan hanya mengungkit borok-borok di pihak lain tanpa berupaya menyembuhkannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi 100 persen warga negara sejati sekaligus 100 persen orang beragama yang baik.

Benyamin Molan Amuntoda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s