Demokrasi Lembata

DEMOKRASI, EMAS, DAN KEMISKINAN

Primum manducare deinde philosophari (makan dulu baru berfilsafat). Ini kata Socrates, filsuf Yunani Kuno. Tetapi ada nuansa berbeda muncul dari bincang-bincang santai dengan bapak Pius S. Nasar (sebelum diskusi Flores Pos). Wartawan senior Flores Pos ini dalam kelakarnya menyiratkan bahwa kaidah Sokrates itu rupanya tidak berlaku bagi orang Lembata. “Otak orang Lembata tetap berisi walaupun perutnya kosong.” Dalam konteks demokrasi, perbedaan nuansa ini tampak juga dalam dua pendapat berikut. Prof Syamsuddin Haris dari LIPI (dalam sebuah seminar di Unika Atma Jaya Jakarta), mengatakan bahwa kaidah klasik tentang demokrasi masih tetap berlaku yakni bahwa pendidikan dan ekonomi merupakan persyaratan juga untuk berkembangnya demokrasi deliberatif (demokrasi langsung dari rakyat yang dibedakan dari demokrasi perwakilan). Berarti makan dulu baru demokrasi. Dengan sedikit memaksakannya ke dalam pola hitam putih, kita menemukan pendapat berbeda yang datang dari Ignas Kleden, yang mengatakan bahwa kemiskinan di Lembata disebabkan karena kemiskinan demokrasi. Maka harus ada pendidikan demokrasi (baca situs Simpul Demokrasi Lembata) supaya orang Lembata bebas dari kemiskinan.
Tampaknya Pius Nasar dan Ignas Kleden benar di Lembata. Emas dan perak sekali pun, yang tidak didapatkan dengan cara yang demokratis, akan memancarkan kilauan yang semu. Mungkin itu yang menyebabkan banyak orang tidak mengerti mengapa orang Lembata menolak tambang. Manusia tidak hanya hidup dari emas, reu.
Pasti bukan kebetulan bahwa di tengah hiruk pikuk masalah tambang di Lembata, dibuka sekolah demokrasi di Lembata. Itu berarti di Lembata ada momentum yang tepat untuk pengembangan demokrasi. Dari aspek teoritisnya demokrasi dikaji dalam sekolah demokrasi (situs Simpul Demokrasi Lembata) dan dari aspek praktis implementatifnya demokrasi mendapatkan salurannya dalam ruang publik wacana dan silang pendapat soal bagaimana menyikapi kilauan emas Lembata.
Dan momentum pembelajaran dan pendidikan demokrasi yang baik ini mendapatkan tantangan-tantangan yang sebenarnya masih pada tataran yang konstruktif. Pemerintah menganggap demokrasi tidak berjalan sewajarnya dan mengganggu program pembangunan terutama program percepatan pembangunan. Sementara rakyat yang menjadi tujuan pembangunan merasakannya bukan sebagai tujuan mereka karena tidak dilibatkan dalam program yang nota bene untuk kepentingan mereka juga. Ada kekhawatiran bahwa apa yang dianggap mensejahterakan rakyat itu justru nantinya menyenangsarakan rakyat dan hanya menguntungkan pejabat serta investor.
Bulan Juli 2005, setelah pulang dari kunjungan keluarga di Lembata, saya menulis di Flores Pos Ende dengan judul Lembata dari Kacamata Illich. Pandangan Ivan Illich tentang pelembagaan nilai, perlu disadari setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pembangunan untuk rakyat, termasuk pemerintah Lembata. Pihak-pihak berkepentingan ini perlu lebih kritis dalam mengkaji program-programnya. Illich mengemukakan bahwa dalam kegiatan pembangunan sering terjadi pelembagaan nilai. Nilai kesejahteraan sering dilembagakan dalam pembangunan dan proyek-proyek; nilai kecerdasan dilembagakan dalam pembangunan sekolah; nilai kesehatan dilembagakan dalam pembangunan rumah sakit dan puskesmas; nilai keselamatan sering dilembagakan dalam agama. Dan sekarang di Lembata, ada kecenderungan bahwa nilai kesejahteraan dilembagakan dalam tambang emas.
Karena itu perlu dikaji betul apakah tambang emas membawa kesejahteraan bagi rakyat. Dan kalau ini membutuhkan waktu pengkajian yang lama dan sosialisasi yang panjang untuk mendapatkan kesepakatan, maka menjadikan pertambangan emas sebagai program percepatan pembangunan mungkin perlu dikaji ulang. Alih-alih percepatan, yang terjadi justru perleletan.
Pengkajian ini hanya mungkin terjadi dalam iklim demokrasi. Suara-suara dari semua pihak harus didengarkan,. termasuk di sini suara-suara kritis yang antara lain datang dari Mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf bahwa di mana-mana tambang tidak mensejahterakan rakyat lokal. Itu berarti harus ada kepastian dalam kontrak perjanjian dan pengontrolan yang sangat ketat bahwa rakyat akan mendapatkan kue “emas” dari tambang ini dan bukan hanya menikmati pendar-pendar kemilaunya saja saat emas itu berlalu dari depan matanya, dan pada akhirnya rakyat hanya mengais rejeki di atas tailing-tailing yang berserakan. Pertanyaannya adalah apakah ada kepastian moral di sini?
Kepastian moral hanya bisa dibangun di atas rasa percaya, tanpa ada saling curiga. Untuk itu perlu dibicarakan secara transparan, bukan dengan membuat perkiraan apriori bahwa yang menolak tambang itu cuma segelintir rakyat, yang suaranya lebih lantang. Atau bahwa massa pendukung tambang itu hasil rekayasa pemerintah. Pihak minoritas mana pun, entah mendukung atau menolak harus tetap diperhatikan haknya untuk didengarkan. Itu baru namanya demokrasi deliberatif yang bisa dijalankan secara komplementer dengan demokrasi perwakilan (Prof Dr. Syamsuddin Harris).
Maka demokrasi jelas menjadi conditio sine qua non dalam kebijakan pemerintahan sekarang. Namun demokrasi pun hanyalah cara; hanya tujuan instrumental, bukan tujuan terminal. Setiap cara harus diuji efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai tujuan terminal. Untuk itu semua stakeholders dalam kebijakan tertentu perlu menyesuaikan dirinya agar bisa terjadi sinkronisasi yang menciptakan sinergi. Karena yang penting dalam komunikasi adalah bahwa pesannya sampai. Cara penyampaiannya bisa bermacam-macam. Karena itu harus dicari cara yang efisien dan efektif.
Setelah mengikuti diskusi keliling dalam konteks masalah tambang di Lembata dan mendengarkan hampir semua pihak, kecuali investor, saya berkesimpulan bahwa batu sandungan yang memampetkan komunikasi antara kubu pendukung dan penolak tambang di Lembata adalah pada caranya. Pihak yang menolak mengatakan sesungguhnya tidak menolak tambang tetapi menolak cara pemerintah mengambil kebijakan itu. Sementara itu pihak pemerintah mengatakan siap menghentikan program itu kalau tidak layak untuk diteruskan, tetapi semua dialog harus dilakukan secara santun bukan dengan cara demonstrasi. Demonstrasi baru ditempuh setelah ada pendekatan lain sebelumnya. Apa lagi kalau demonstrasi ini dilakukan pihak rohaniwan (gembala) yang adalah gembala semua umat.
Memang betul bahwa tugas-tugas profetis tidak boleh diabaikan Gereja. Menyuarakan suara orang yang tak bersuara (voice of the voiceless) itu tugas yang mulia; mempertahankan kultur dan pusat-pusat religius itu penting (walaupun nota bene banyak di antaranya juga sudah hilang bukan karena tambang), tetapi sekali lagi semuanya perlu disampaikan dengan cara yang bijaksana Nabi Nathan datang sendiri menegur Daud setelah Daud melakukan kesalahan besar. Nabi Amos banyak menyuarakan sendiri kritik-kritik sosial yang sangat keras. Yohanes Pembaptis bahkan memilih padang gurun untuk menjalankan tugas profetisnya. Jadi tugas-tugas profetis itu tidak hanya harus dilakukan dengan cara tunggal, tetapi dengan multi cara, yang bisa dipertanggung jawabkan. Adalah sangat arif kalau para pempimpin agama tampil sejuk. Fortiter in re, suaviter in modo. Tegas pada prinsip tetapi lembut dalam cara.
Pihak pemerintah yang nota bene sudah sinkron dengan DPR perlu meneruskan kesinkronan itu dengan rakyat. Dan orang Lembata punya alat yang sangat efektif. Duduk minum tuak dan omong. Demokrasi ala Lembata ini sebenarnya mirip dengan demokrasi Athena abad 5 sebelum Masehi, di mana moting-moting bisa berfungsi seperti agora untuk berlangsungnya diskusi-diskusi publik tentang apa saja, termasuk kebijakan pemerintah. Model demokrasi ini juga mirip dengan demokrasi deliberatif yakni mendengarkan suara rakyat langsung sebagai alternatif dari demokrasi perwakilan. Dan sedemokratisnya satu daerah otonom di Indonesia, peran pemerintah tetap penting sebagai eksekutor kebijakan. Itu sudah terjadi di kabupaten-kabupaten yang dianggap cukup berhasil seperti Jembrana di Bali atau Kabupaten Solok di Sumatera Barat ataupun Kabupaten Sragen di Jawa Tengah (Syamsuddin Harris). Yang penting semuanya harus dikomunikasikan dengan cara yang bisa nyambung. Semoga pemerintah dan rakyat Lembata kembali menemukan cara yang lebih santun dan bermartabat serta transparan untuk berwacana dan berdialog sehingga menghasilkan sinergi yang besar dalam membangun Lembata sare.
Selamat berdemokrasi Lembata, dan semoga pula demokrasi menghasilkan emas dan mengentaskan kemiskinan, dan bukan sebaliknya, emas melibas demokrasi dan mementaskan kemiskinan.

Jakarta 1 September 2007.

Benyamin Molan Amuntoda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s